Terkiniku.com, Samarinda – Insiden kapal ponton menabrak Jembatan Mahakam I kembali terjadi, menjadikannya kejadian ke-22 yang tercatat. Hal ini memicu reaksi keras dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya anggota Komisi II, Abdul Giaz, yang menyoroti lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran.
Ia menilai, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) gagal menjalankan tugasnya dalam memastikan keamanan transportasi sungai. Akibatnya, kejadian serupa terus berulang tanpa ada solusi konkret. Ia menilai lemahnya kontrol ini berisiko besar bagi keselamatan masyarakat dan infrastruktur.
“Ini bukan kejadian pertama, dan kita tidak punya jaminan bahwa tidak akan terjadi lagi. Jangan sampai keselamatan masyarakat Kaltim dikorbankan demi kepentingan ekonomi. Ekonomi penting, tapi nyawa warga jauh lebih berharga,” tegasnya, Kamis (27/2/2025).
KSOP sebelumnya mengakui bahwa beberapa kapal melanggar batas dimensi yang ditetapkan, tetapi alasan keterbatasan personel membuat pengawasan tidak maksimal. Abdul Giaz menilai hal ini bukan alasan yang dapat dibenarkan, terutama mengingat dampak besar yang bisa ditimbulkan jika kecelakaan semakin parah.
“Sudah berulang kali terjadi, artinya ada yang salah dalam sistem pengawasan. KSOP seharusnya lebih tegas dalam menegakkan aturan dan mencegah insiden serupa. Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti jembatan ini benar-benar roboh,” tambahnya.
Dari hasil pemantauan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), jembatan memang masih dinyatakan aman. Namun, rekaman CCTV menunjukkan jembatan bergoyang saat tabrakan terjadi, meskipun telah dilengkapi fender pelindung. Abdul Giaz menilai kondisi ini tetap mengkhawatirkan.
“Fender sudah dipasang, tapi tetap ada dampak besar pada struktur jembatan. Coba bayangkan kalau fender itu tidak ada, kerusakannya bisa jauh lebih parah, bahkan bisa berujung tragedi seperti yang terjadi di Jembatan Kukar,” ujarnya.
DPRD Kaltim mendesak Pemprov dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan lalu lintas sungai. Selain itu, Abdul Giaz juga meminta agar ada kebijakan yang lebih ketat dalam pemberian izin operasional bagi kapal-kapal yang melintasi Jembatan Mahakam I guna memastikan keamanan infrastruktur dan keselamatan masyarakat.
“Kita perlu regulasi yang lebih ketat agar kejadian ini tidak terulang lagi. Jangan sampai kita menunggu sampai ada korban jiwa baru bertindak,” tutupnya. (Ehd)
