Terkiniku.com, Kukar – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menegaskan pentingnya tahun 2026 sebagai titik awal pembangunan jangka menengah 2025–2029 yang akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi besar Kukar menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda, Selasa (22/4/2025).
Dalam sambutannya, Edi Damansyah mengingatkan bahwa 2026 adalah masa transisi penting dari periode pembangunan 2021–2026 yang disebutnya sebagai periode paling berat akibat dampak pasca pandemi COVID-19.
“Kita menyusun dan menjalankan pemerintahan dalam kondisi yang tidak normal, ruang gerak terbatas, serta tekanan ekonomi dan sosial yang signifikan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada 2021 jumlah penduduk miskin di Kukar meningkat 3.940 jiwa akibat pandemi. Namun, melalui program stimulus dan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah berhasil mengentaskan 3.360 jiwa hingga 2024.
“Kini Kukar mencatat kondisi kemiskinan ekstrem 0 persen. Ini membuktikan pemulihan sosial dan ekonomi berjalan baik,” jelasnya.
Mengambil pelajaran dari masa krisis, Pemkab Kukar kini mendorong perencanaan pembangunan yang lebih kolaboratif, responsif, dan antisipatif. Untuk itu, tema pembangunan 2026 ditetapkan sebagai Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan.
Menurut Bupati Kukar, birokrasi yang kuat harus ditopang oleh tata kelola yang adaptif, akuntabel, serta sesuai kebutuhan daerah.
“Kita ingin menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur sebagai kunci peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar, terutama dalam mendukung optimalisasi potensi ekonomi Kukar yang beragam.
Dalam forum tersebut, Bupati juga menyampaikan empat pesan penting. Pertama, kepada seluruh perangkat daerah agar membangun kerja sinergis dengan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Kedua, mengajak masyarakat menjaga kondusifitas dan aktif memberi masukan konstruktif. Ketiga, memperkuat data pembangunan yang valid di era digitalisasi. Dan keempat, menyampaikan terima kasih serta permohonan maaf kepada masyarakat atas kekurangan selama masa kepemimpinannya.
“Kami telah bekerja dengan penuh komitmen dan dedikasi demi kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan yang kita perjuangkan hanya akan bermakna jika dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan,” tandasnya.(Rob/Adv)
