Terkiniku.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti pentingnya mengubah paradigma pendidikan dari kurikulum seragam menjadi sistem yang berbasis lokal sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan.
Pendekatan ini dinilai Komisi IV DPRD Kaltim sebagai langkah strategis yang tidak hanya mendukung pelestarian nilai-nilai budaya daerah, tetapi juga secara fundamental meningkatkan efektivitas pembangunan manusia di Bumi Etam.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa pendidikan yang dikembangkan berdasarkan karakteristik unik dan potensi ekonomi lokal akan mentransformasi peran masyarakat.
Lanjut dia, hal ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif yang memimpin pembangunan, bukan hanya sebagai objek atau penerima pasif dari kebijakan yang telah ditetapkan.
“Ini adalah pergeseran pola pikir. Upaya memperkuat pendidikan berbasis lokal sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat, dengan segala kearifan dan potensi daerahnya, sebagai pilar utama yang menentukan arah pembangunan,” ujar Agusriansyah.
Menurut politikus tersebut, sistem pendidikan di Kaltim harus menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang bervariasi di masing-masing wilayah kabupaten/kota.
Mengingat Kaltim adalah provinsi yang luas dengan keragaman yang kaya, mulai dari masyarakat pesisir, pedalaman, hingga kawasan industri dan pertambangan yang masif, pendidikan yang seragam sangat berpotensi menciptakan ketimpangan kualitas SDM antarwilayah.
Penyesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan nyata daerah misalnya, integrasi materi tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di daerah pertambangan, atau penguatan keterampilan maritim di kawasan pesisir diyakini mampu menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi spesifik yang siap pakai dan relevan dengan pasar kerja lokal.
“Lulusan kita harus siap terjun ke dunia kerja dan berkontribusi langsung bagi lingkungannya. Pendidikan berbasis lokal adalah jembatan yang menghubungkan potensi akademis dengan kebutuhan riil di lapangan, mengurangi kesenjangan antara supply dan demand tenaga kerja,” tambah Agusriansyah.
Oleh karena itu, DPRD Kaltim memberikan dorongan kuat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadikan pendidikan berbasis lokal sebagai bagian integral dari kebijakan strategis jangka panjang.
“Hal ini perlu diperkuat melalui regulasi daerah yang solid dan alokasi anggaran yang memadai, guna memastikan bahwa pembangunan manusia berjalan seiring dan harmonis dengan kebutuhan nyata dan potensi unik yang dimiliki oleh Kaltim,” pungkas Agusriansyah.(Fan/Adv DPRD Kaltim)
