Terkiniku.com, Kukar – Keterbatasan ruang dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dinilai membuat sejumlah kebutuhan masyarakat belum terakomodasi. Kondisi tersebut mendorong Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta seluruh anggota legislatif mengoptimalkan kegiatan reses untuk menghimpun aspirasi yang belum tertampung.
Ahmad Yani menilai, reses memiliki posisi strategis dalam memastikan berbagai kebutuhan masyarakat tetap mendapat perhatian, terutama usulan yang belum terakomodasi dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
Ia pun mengingatkan seluruh 45 anggota DPRD Kukar agar tidak sekadar menjalankan agenda reses sebagai kegiatan formal, tetapi benar-benar memanfaatkannya untuk mendengar dan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami berharap seluruh 45 anggota DPRD benar-benar melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” kata Ahmad Yani, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, mekanisme perencanaan pembangunan yang berjalan selama ini belum tentu mampu menampung seluruh kebutuhan masyarakat. Terlebih, terdapat sejumlah persoalan mendesak di lingkungan warga yang membutuhkan perhatian dan penanganan melalui kebijakan penganggaran daerah.
“Apa pun kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi melalui Musrenbang desa, kecamatan, maupun kabupaten, perlu ditampung melalui kegiatan reses,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki fungsi dan kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan kebijakan serta penganggaran. Karena itu, hasil reses harus menjadi bahan yang diperhatikan dalam mengawal kebutuhan pembangunan, termasuk untuk perencanaan anggaran 2027 dan 2028.
Lebih jauh, Ahmad Yani berharap aspirasi yang dihimpun para anggota dewan dapat menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028. Dengan begitu, usulan yang belum memperoleh tempat dalam perencanaan sebelumnya masih memiliki peluang untuk diperjuangkan pada periode berikutnya.
“Reses menjadi kesempatan bagi DPRD untuk menerima aspirasi yang belum terserap oleh pemerintah setempat. DPRD memiliki hak dan kewenangan untuk membantu memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk mengupayakan penganggarannya,” jelasnya.
Selain itu, ia turut menyoroti sejumlah usulan hasil Musrenbang yang belum masuk dalam perencanaan pembangunan 2027. Menurutnya, usulan tersebut sebaiknya tidak langsung dikesampingkan dan masih perlu diupayakan agar dapat diakomodasi dalam APBD 2027 sepanjang tersedia ruang anggaran serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Mudah-mudahan masih ada ruang untuk memasukkan usulan tersebut ke dalam APBD 2027,” pungkasnya. (Rob/Adv DPRD Kukar)
