Terkiniku.com, Nasional – Tunjangan rumah dan transportasi yang didapat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur memicu perhatian masyarakat. Rata-rata anggota menerima sekitar Rp70 juta per bulan.
Tunjangan tersebut diberikan hanya dalam dua hal, yakni rumah dan transportasi. Nilai ini diluar dari gaji pokok dan berbagai tunjangan lain. Pengamat Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Moch Mubarok Muharam menilai, besaran tersebut tidak mencerminkan kondisi mayarakat.
“Tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi rakyat.”
Saat ini, masyarakat sedang terpuruk dan gelombang protes menuntut pembekuan serta evaluasi gaji maupun tunjangan yang semakin kuat. Tuntutan itu bahkan masuk dalam aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat.
Pemerintah pusat dan DPR RI merespons salah satunya, yakni dengan merencanakan evaluasi berbagai tunjangan yang diterima anggota dewan.
“Harusnya itu juga berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten kota.”
Baginya, tunjangan yang dinilai tak masuk akal seperti perumahan dan transportasi sudah sepatutnya dihentikan atau dirasionalisasi.
Berita ini dilansir dari harian disway
(mlt)
