Terkiniku.com, Samarinda – Kebijakan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi perhatian DPRD Samarinda, khususnya terkait keberpihakan terhadap tenaga honorer lokal yang telah lama mengabdi. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan perlunya evaluasi kebijakan yang selama ini dianggap tidak relevan dengan kebutuhan daerah.
“Kebijakan ini tidak mencerminkan kebutuhan riil di daerah. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ini secara menyeluruh agar proses seleksi lebih relevan dan adil bagi tenaga honorer lokal,” ujar Samri, di Samarinda beberapa waktu lalu.
Salah satu isu yang disorot Samri adalah kebebasan pelamar ASN untuk memilih lokasi penempatan. Ia menilai kebijakan ini merugikan tenaga honorer asli Samarinda, karena sering kalah bersaing dengan pelamar dari luar daerah. Dampaknya, formasi yang tersedia diisi oleh pelamar luar wilayah, sementara tenaga honorer lokal yang telah lama mengabdi terpinggirkan.
Di tengah situasi tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintah daerah tidak memiliki kontrol langsung terhadap kebijakan tersebut.
“Segala keputusan terkait kebijakan ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kami berharap, jika memungkinkan, kewenangan tersebut dapat diberikan kembali kepada daerah agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal,” ungkap Andi Harun.
DPRD Samarinda terus mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih kepada tenaga honorer yang selama ini menunjukkan dedikasi tinggi meskipun di tengah keterbatasan.
“Kami berharap tenaga honorer yang telah lama mengabdi dapat sepenuhnya diangkat menjadi PNS atau PPPK. Mereka telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi meskipun sering kali bekerja dalam keterbatasan finansial, dengan harapan dapat menjadi bagian dari ASN,” tutur Samri.
