TERKINIKU.COM, Kukar – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Fachruddin, menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memprioritaskan pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan pada tahun 2024.
Hal ini mengingat besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar yang diproyeksikan mencapai Rp 14 triliun.
Fachruddin menekankan bahwa dengan anggaran sebesar itu, Pemkab Kukar memiliki peluang besar untuk melakukan pembangunan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita bisa lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang memang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Fachruddin, pada Sabtu (23/11/2024).
Dalam pembahasan alokasi anggaran, Fachruddin menjelaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan mendapatkan porsi yang signifikan.
Pendidikan dianggarkan sebesar 20 persen dari total APBD, sementara sektor kesehatan mendapatkan alokasi sebesar 10 persen. Anggaran ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam dua sektor vital tersebut.
“Dalam aturan sudah ditetapkan bahwa alokasi pendidikan mencapai 20 persen, kesehatan 10 persen, dan sisanya dialokasikan untuk sektor lainnya sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Fachruddin juga menyoroti pentingnya sektor kesehatan sebagai prioritas utama masyarakat Kukar.
Dengan anggaran yang cukup besar, ia berharap Pemkab Kukar dapat menggratiskan biaya BPJS bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, penyelesaian pembangunan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Muara Badak, Puskesmas, dan Posyandu di seluruh wilayah Kukar harus segera diselesaikan.
“Sektor kesehatan ini sangat penting, terutama bagi masyarakat pedesaan. Fasilitas seperti rumah sakit dan puskesmas harus segera dioperasikan agar pelayanan kesehatan bisa optimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fachruddin menegaskan bahwa DPRD Kukar siap mengawal aspirasi masyarakat. Setiap anggaran yang telah dialokasikan melalui pembahasan rencana kegiatan akan terus dipantau untuk memastikan pembangunan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“DPRD berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan Pemkab Kukar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tepat sasaran,” pungkasnya.
