Terkiniku.com, Samarinda – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menghadirkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di kawasan tersebut.
Namun, di balik ambisi besar ini, muncul tantangan dalam memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tetap selaras dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan, terutama bagi masyarakat adat yang telah lama menjaga ekosistem dan budaya setempat.
Subandi, Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim, mengingatkan bahwa dalam proses pembangunan ini, masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari solusi.
“Mereka bukan sekadar penduduk lokal, tetapi juga pemilik kearifan yang memahami alam Kalimantan lebih dari siapa pun. Hak mereka harus tetap terjaga,” ujar Subandi.
Ia menilai bahwa masyarakat adat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, mengingat banyaknya lahan adat yang beririsan dengan kawasan pembangunan.
Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan kebijakan yang dapat memastikan bahwa masyarakat adat tetap memiliki akses terhadap tanah dan sumber daya alam mereka, tanpa harus tergusur oleh proyek pembangunan.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Subandi juga menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan komunitas adat.
Dengan komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat merancang kebijakan yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan sosial masyarakat adat.
Jika dikelola dengan pendekatan yang inklusif, pembangunan IKN berpotensi menjadi model bagaimana modernisasi dan pelestarian nilai-nilai lokal bisa berjalan berdampingan.
“Termasuk juga menciptakan ibu kota yang maju tanpa meninggalkan identitas masyarakat setempat,” tandasnya. (Ehd)
