TERKINIKU.COM Dalam persoalan pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), perlu meninjau kembali motonya, yang berbunyi “Kaltim Berani untuk Berdaulat”.
Sebab menurut Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, arti “berdaulat” harus diterjemahkan kembali. Mengingat pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kaltim, memang seharusnya kembali lagi kepada masyarakat.
“Kaltim memiliki potensi SDA yang luar biasa, tetapi kita juga harus bisa mengelola SDA itu untuk kembali lagi kepada masyarakat,” tegas Akmal Malik, belum lama ini.
Lebih lanjut menurutnya, untuk mencukupi kebutuhan pangan, disamping persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan infrastruktur, Pemprov perlu memberikan perhatian maksimal untuk pertanian dan pangan.
“Infrastrukturnya bagus, walaupun tidak mudah karena remot areanya yang luas, sayang sekali perhatian kita belum maksimal untuk pertanian dan pangan,” bebernya.
Ia kemudian menegaskan bahwa persoalan ketahanan pangan di Kaltim belum maksimal, diakibatkan oleh minimnya kolaborasi dan tidak fokus.
“Apa persoalan ketahanan pangan kita? tidak fokus. Saya katakan kenapa tidak kolaborasi saja, seperti dengan balai benih industri (BBI) dan balai penyuluh pertanian (BBP),” ujarnya.
Provinsi Kaltim memiliki 85 BPP, apabila dihitung masing-masing memiliki 5 hektar, Kaltim tidak akan mengalami inflasi, terlebih dengan tidak terus mendatangkan cabai dari luar kota.
“Jangan penyuluh pertanian itu seperti orang botak menjual penumbuh rambut. Bagaimana jadi kedepan? harus fokus. Karena kaltim mendapatkan kompensasi karbon, itu bagus, kita ingin adalagi ke depan yang seperti ini,” tutupnya. (Ehd)
