Terkiniku.com, Samarinda – Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Samarinda, menyampaikan berbagai tuntutan terkait kebijakan dan kinerja pemerintah daerah.
Tuntutan yang disampaikan antara lain pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta audit terhadap beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Desakan diajukan kepada Komisi I, II, dan III DPRD Kota Samarinda untuk melakukan audit terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (DSUB), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP TSP).
Selain itu, Komisi IV DPRD Kota Samarinda didorong untuk mengaudit Dinas Pendidikan dalam pengawasan dan penciptaan ruang aman di sekolah, khususnya tingkat TK, SD, dan SMP.
Aksi ini mendapat tanggapan dari Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, yang menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan akan dikawal dan ditindaklanjuti.
“Ini ada komunikasi dua arah, jadi mendapat informasi dan positif lah mengenai masalah-masalah di Samarinda yang sebagian sudah diketahui, sebagian juga belum diketahui,” ujar Iswandi, Kamis (20/02/2025).
Menurutnya, berbagai permasalahan yang diangkat dalam aksi tersebut sebenarnya juga telah menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.
“Apa yang ditemukan dalam aksi ini sebenarnya juga sudah menjadi temuan dari anggota DPRD Kota Samarinda. Tinggal sama-sama mengawal dan saling memberi informasi agar semuanya sejalan,” lanjutnya.
Terkait audit terhadap sejumlah dinas, Iswandi menjelaskan bahwa DPRD telah memanggil beberapa dinas terkait dalam rapat dengar pendapat (RDP).
“Beberapa dinas yang disebutkan sebenarnya sudah dipanggil untuk RDP. Jadi sebenarnya masalah ini sudah dikomunikasikan dengan dinas, baik itu terkait jalan, air, dan sebagainya. Tinggal nanti diberikan deadline kepada dinas terkait karena tidak bisa langsung. Apabila tidak sesuai, nanti akan diminta tindakan tegas dari Wali Kota,” tegasnya.
Selain itu, isu kekerasan seksual di lingkungan sekolah juga menjadi perhatian serius. Iswandi memastikan bahwa masalah ini akan segera ditindaklanjuti melalui Komisi IV.
“Terkait Dinas Pendidikan, ada isu tindakan kekerasan seksual. Itu nanti akan dipanggil. Kasus itu baru terjadi dua atau tiga hari yang lalu. Apabila Komisi IV sudah kembali dari dinas luar, Senin pasti langsung diselesaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iswandi berharap agar mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dalam masyarakat.
“Mereka ini agen perubahan, kontrol sosial, jadi informasi lebih bisa didapatkan dan valid. Lalu nanti kita telaah lagi secara undang-undang apakah melanggar atau tidak,” tutupnya.
