PDIP Tanggapi Isu Carbon Capture Hubungannya dengan Food Estate

JAKARTA, TERKINIKU.COM – Dalam debat cawapres yang digelar pada Jumat, 22 Desember 2023, Gibran Rakabuming Raka mengajukan pertanyaan tentang carbon capture storage (CCS) kepada Mahfud Md. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, merespons dengan menyentuh isu program Food Estate.

Menurut Hasto, CCS sebenarnya rusak karena program Food Estate yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa penebangan hutan dalam program tersebut telah merusak konsep carbon capture.

“Hutan itu ditebang oleh PT Agro Industri Nusantara (Agrinas), kroni dari Pak Prabowo,” ujar Hasto dengan nada tegas.

Menanggapi pertanyaan Gibran, Hasto menilai bahwa isu CCS seharusnya dibicarakan pada debat yang membahas lingkungan hidup, bukan pada debat dengan tema ekonomi. Dia menyatakan bahwa pertanyaan tersebut seolah-olah memukul diri sendiri dan menilai Mahfud Md bicara dengan gaya yang sangat terhubung dengan kehidupan sehari-hari.

“Prof Mahfud bicara tentang kemanfaatan bagi wong cilik,” ungkapnya.

Dia juga mengklaim bahwa Mahfud Md, dengan pengalamannya yang luas, memiliki gaya paling membumi dalam debat tersebut.

PT Agrinas, perusahaan penggarap proyek Food Estate, memiliki 99 persen saham yang dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP), yang merupakan elite Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Beberapa aktivis lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi telah mengkritik proyek Food Estate, menyebutnya gagal dalam mewujudkan lumbung pangan dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam momen debat, Gibran juga menyampaikan pertanyaannya kepada Mahfud tentang regulasi CCS. Mahfud menjawab dengan merinci proses pembuatan regulasi dan menekankan pentingnya sistem pengawasan keuangan dalam setiap proyek.

Gibran menanggapi bahwa Mahfud tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, sambil menyebut bahwa sebagai Wali Kota Solo, ia sudah familiar dengan sistem pengawasan keuangan seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).