TERKINIKU.COM Menteri Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengupayakan pembentukan Indonesia Tourism Fund (ITF) untuk mendukung pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Pengelolaan dana ITF melibatkan beberapa kementerian, termasuk Keuangan, Kemenparekraf, BUMN, serta Hukum dan HAM, dengan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
Dana ITF bertujuan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, membangun citra bangsa (nation branding), dan mendukung berbagai kegiatan internasional seperti wisata olahraga, seni pertunjukan, konser, pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE).
“Ini direncanakan di destinasi wisata super prioritas (DPSP), termasuk Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang,” tuturnya.
Kementerian Pariwisata mendorong pelaku industri dan asosiasi pariwisata, seperti GIPI, PHRI, ASITA, dan INCCA, untuk menyelenggarakan acara internasional yang dapat menarik turis berkualitas dengan lama tinggal lebih panjang dan kontribusi ekonomi lokal yang lebih besar.
Skema dana pariwisata ini menimbulkan keraguan dari berbagai pihak, termasuk pengamat pariwisata dan ahli ekonomi. Pendapat beragam juga muncul dari pelaku usaha, terutama setelah pertemuan antara GIPI dan Sandiaga Uno pada awal 2024.
Ketua GIPI, Hariyadi Sukamdani, menyatakan bahwa konsep awal pembicaraan mengenai dana pariwisata dengan Kemenparekraf dan Komisi X berbeda dengan rencana belakangan ini. Awalnya, dana pariwisata diusulkan sebagai badan layanan umum (BLU). Namun, pemerintah belakangan merencanakan agar dana pariwisata ditempatkan di bawah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
“Artinya, secara otomatis itu terkait dengan isu lingkungan, fokus pada kegiatan pariwisata di lingkungan. Ini berbeda dengan konsep awal yang kita diskusikan untuk seluruh sektor pariwisata,” tutup Hariyadi.
