TERKINIKU.COM Sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, yang menurutnya cenderung dirancang terlalu besar dan tidak kolaboratif.
“Sama kita juga kadang-kadang kebijakan pariwisata itu terlalu ingin besar-besar. Setelahnya diam dan tidak kolaboratif,” ungkap Akmal Malik.
Lebih lanjut ia kembali menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seringkali tidak terlebih dahulu melakukan pemetaan event di 10 Kabupaten/Kota secara jelas.
“Apa eventnya Mahulu tahun 2024? apa eventnya Berau? Kutim? saya saja sebagai Pj tidak tahu, apalagi masyarakatnya,” tutur Akmal Malik.
Lanjutnya, pendekatan-pendekatan parsial yang tidak diperhatikan dengan baik merupakan kesalahan besar dalam pengelolaan kebijakan. Terlebih mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab), berperan penting sebagai eksekutor.
“Harus kolaborasi, saya memandang pembangunan pariwisata kita blm kolaboratif, bergerak sendiri-sendiri, sudahnya uangnya sedikit, jalan sendiri-sendiri,” bebernya.
Hal-hal inilah yang kemudian menurut Pj Gubernur sangat memerlukan orkestrasi birokrasi.
“Bikinlah event-event, jangan hanya provinsi yang kelola. Contoh, bikinlah festival kerbau rawa, pembangunannya harus berbasis komunitas, ini kita membaca arah potensi kita,” paparnya.
Ketika pariwisata Kaltim lebih banyak berada di remote area, ia menekankan bahwa penting bagi pemangku kepentingan untuk mendorong komunitas.
“Saya ingin Kaltim punya wisata yang eksklusif, ini persoalan pilihan dalam mengelola kebijakan,” tandas Akmal Malik. (Ehd)
