TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menyatakan sepakat dengan pandangan fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi PAN, dan fraksi Partai Demokrat-Nasdem mengenai pengelolaan beasiswa dan tata kelola pendidikan.
Ia secara khusus menyoroti beberapa isu penting, termasuk ketimpangan kualitas pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal), peningkatan kualitas dan jumlah guru, serta penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Di samping itu, Akmal juga menyoroti isu Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) untuk PNS dan non-PNS tenaga pendidik di Kalimantan Timur.
Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, Akmal menyebut bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah guru ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non-ASN.
“Pemerintah juga mengusulkan formasi mutasi dan distribusi secara bertahap untuk mencapai pemerataan pendidikan, termasuk di daerah-daerah 3T yang seringkali terabaikan,” bebernya.
Selain itu, Akmal menekankan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap masalah kesenjangan kesejahteraan guru non-PNS.
Tak hanya pendidikan, Akmal juga menjawab dengan rinci berbagai bidang lain yang menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD Kaltim, termasuk kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, infrastruktur, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta penelitian dan pengembangan.
“Semua ini dibahas secara terperinci untuk melengkapi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023,” tandasnya. (Ehd)
