TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rozani Erawadi, menyatakan optimismenya terkait kontribusi tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan ini. Selama ini, pihaknya telah melakukan berbagai pelatihan berbasis kompetensi untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan berkualitas.
Rozani mengungkapkan bahwa sejak diumumkannya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, pemerintah provinsi telah memperkuat fokus pada pengembangan sumber daya manusia.
“Dari tahun 2023, kami telah memulai persiapan, dan di 2024 ini, kami terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja kita,” ujar Rozani.
Komitmen ini terlihat dari peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan yang signifikan, dari Rp6 miliar menjadi Rp23 miliar, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten.
Program pelatihan yang diselenggarakan mencakup berbagai bidang, dengan penekanan khusus pada mekanik alat berat, mengingat kebutuhan utama dalam proyek konstruksi IKN. Disnakertrans Kaltim telah menyiapkan 10 angkatan pelatihan kerja, yang berarti sekitar 160 orang siap mendukung pembangunan IKN.
Rozani berharap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek ini dapat memanfaatkan tenaga kerja yang telah terlatih tersebut.
Rozani juga menyoroti pentingnya kesepakatan yang adil antara pemberi dan penerima kerja, terutama terkait dengan upah. Ia menekankan bahwa kompetensi harus diimbangi dengan upah yang sesuai untuk mencegah tenaga kerja terampil mencari peluang di tempat lain.
“Ini jadi bukti, pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada pelatihan tetapi juga pada kesejahteraan tenaga kerja,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah provinsi telah memperluas pelatihan ke sektor konstruksi dengan program yang dirancang untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
Dalam kerjasamanya dengan Otorita IKN, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memfasilitasi hubungan antara alumni pelatihan dan perusahaan konstruksi yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
“Dalam hal kebijakan anggaran telah kami benahi, untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mendukung pembangunan IKN,” bebernya.
Rozani mengakui bahwa masih ada tantangan dalam mencocokkan tenaga kerja yang telah dilatih dengan kebutuhan perusahaan.
“Kami terus berupaya menciptakan kesesuaian yang lebih baik antara pemberi dan penerima kerja,” tandasnya. (Ehd)
