TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menegaskan bahwa kehadiran IKN di Kalimantan Timur adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa selama ini Indonesia cenderung Jawa sentris karena pembangunan dan ekonomi terpusat di sana. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur akan benar-benar mewujudkan Indonesia sentris.
Pemerintah meyakini bahwa IKN di Kalimantan Timur akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pusat-pusat baru di Kalimantan serta wilayah timur Indonesia.
Akmal Malik menyampaikan dukungannya terhadap proyek ini dengan menyebutkan latar belakang dirinya dan beberapa pejabat lainnya yang berasal dari luar Jawa.
“Saya orang Padang, Pak Danrem orang Medan, dan juga Pj Bupati. Kami semua mendukung IKN, masa orang Desa Pemaluan tidak mendukung IKN?,” ucapnya bergurau, dalam Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), Kamis (27/6/24).
Acara ini bertujuan untuk mempercepat perolehan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan diselenggarakan di Ruang Rapat VIP Abipraya, Sepaku.
Melanjutkan sambutan, ia menceritakan pengalamannya ketika menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat, di mana ia telah memberangkatkan ratusan perahu sandek ke Kalimantan Timur (Balikpapan) sebagai bentuk dukungan tanpa menggunakan biaya pemerintah atau dana APBD.
Sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, ia menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, terutama warga di sekitar IKN. Ia menyadari bahwa pembangunan IKN pasti akan berdampak langsung pada masyarakat sekitarnya.
“Sebagai Pj Gubernur Kaltim dan Dirjen Otonomi Daerah, saya wajib membantu dan memastikan bahwa masyarakat saya terlindungi serta terpenuhi hak-haknya,” tegasnya.
Di sisi lain, Tokoh Masyarakat Desa Pemaluan, Sahdin, mengungkapkan bahwa Desa Pemaluan adalah desa tua yang sudah lama terbentuk sejak Kesultanan Paser, sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk.
“Kami hidup berladang di kawasan Desa Pemaluan sejak nenek moyang kami, hingga banyak masuk perusahaan sampai IKN ini,” jelasnya.
Sahdin juga menepis anggapan bahwa warganya perambah hutan, meski aktivitas masyarakatnya ladang berpindah, namun tetap di dalam kawasan Desa Pemaluan.
“Jadi kampung kami ini kampung tua yang ada sebelum zaman kemerdekaan,” tambahnya.
Di akhir pertemuan, Akmal Malik meminta seluruh pihak terkait program PDSK untuk segera melakukan pertemuan lebih lanjut di lapangan.
“Saya akan datang nanti ke lokasi warga Desa Pemaluan, ya silaturahmi lah. Tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya,” tutup Akmal Malik. (Ehd)
