Terkiniku.com, Kukar – Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menyoroti belum cairnya anggaran bantuan fiskal untuk rukun tetangga (RT). Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mempercepat proses penyaluran agar program yang direncanakan masyarakat dapat direalisasikan sebelum akhir tahun anggaran.
Menurut Abdul Rasid, keterlambatan pencairan menjadi keluhan sejumlah pengurus RT. Sementara itu, waktu pelaksanaan kegiatan semakin terbatas karena kalender anggaran telah memasuki November.
“Berkaitan dengan adanya pertanyaan dari beberapa RT mengenai anggaran RT, mudah-mudahan anggaran yang ada sekarang ini, pertama, harapan mereka bisa segera cair. Karena sampai sekarang ini belum cair,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Ia meminta dinas terkait segera menuntaskan persoalan administrasi maupun teknis yang menghambat penyaluran anggaran tersebut. Sebab, keterlambatan pencairan berpotensi memengaruhi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan di tingkat RT.
“Sekarang ini sudah mulai November. Padahal, waktu efektif tinggal satu bulan. Jangan sampai anggaran itu turun, kemudian waktu untuk merealisasikannya terbatas sehingga tidak bisa berjalan,” katanya.
Selain persoalan anggaran RT, Abdul Rasid juga menerima aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di kawasan Kelurahan Melayu, khususnya Jalan Kumala.
Ia menjelaskan, Jalan Kumala memiliki fungsi sebagai akses masyarakat sekaligus jalur alternatif ketika terjadi kepadatan lalu lintas di Jalan KH Ahmad Mukhsin. Karena itu, kondisi jalan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian melalui perbaikan maupun pelebaran.
“Ini perlu perbaikan. Mudah-mudahan tahun depan, kalau anggaran kita memungkinkan, jalan ini bisa diperbaiki, dilebarkan, atau diaspal,” ungkapnya.
Perhatian terhadap infrastruktur juga mencakup akses menuju fasilitas umum, termasuk masjid. Menurutnya, perbaikan jalan tidak hanya perlu dilakukan pada bagian belakang, tetapi juga akses depan yang digunakan masyarakat untuk menunjang kegiatan ibadah.
Abdul Rasid memastikan sejumlah kebutuhan infrastruktur di Kelurahan Melayu akan diupayakan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Tenggarong, ia menyebut perbaikan fasilitas masjid dan sejumlah ruas jalan menjadi bagian dari aspirasi yang akan diperjuangkan.
“Insya Allah ada. Karena saya Dapil Tenggarong, pasti ada. Seperti untuk masjid ini, ada beberapa kegiatan yang mungkin kita kawal agar bisa memperbaiki masjid ini. Mungkin kita masukkan dalam kegiatan tersebut,” jelasnya.
Di luar persoalan infrastruktur lingkungan, Abdul Rasid turut menanggapi rencana penataan kawasan bantaran Sungai Tenggarong. Ia berharap upaya yang sebelumnya dilakukan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditindaklanjuti dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Harapan kita, apa yang mungkin dilaksanakan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman kemarin itu ada realisasinya. Anggaran dari pusat bisa turun, kemudian penataan bantaran sungai di Tenggarong bisa tertata dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, apabila dukungan anggaran pusat terealisasi, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah lanjutan, terutama terkait penataan dan penempatan masyarakat yang saat ini bermukim di kawasan bantaran sungai.
Ia mencontohkan relokasi masyarakat di kawasan Tanjung yang sebelumnya diarahkan ke wilayah Mangkurawang. Pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu referensi dalam menentukan lokasi penempatan masyarakat apabila penataan bantaran sungai dilaksanakan.
“Sehingga, yang tinggal pemerintah daerah adalah bagaimana menata dan mengarahkan masyarakat yang ada di bantaran sungai itu mau ditempatkan di mana,” katanya.
Abdul Rasid berharap rencana penataan tersebut tidak berhenti pada tahap koordinasi dan kunjungan, tetapi diikuti kepastian dukungan anggaran serta langkah pelaksanaan di lapangan.
“Mudah-mudahan ini hal yang positif. Hal positif yang sudah dilakukan oleh Wamen. Harapan kita, ada realisasinya,” tutupnya. (Rob/Adv DPRD Kukar)
