TERKINIKU.COM, Samarinda – Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 mendapatkan pertanyaan tentang strategi mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur, mengingat posisi Kalimantan Timur sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pertanyaan ini mengangkat isu alokasi anggaran terbatas dari pemerintah pusat untuk pembangunan IKN, yaitu Rp6,39 triliun, ditambah Rp13,24 triliun dari Kementerian PUPR.
Isran Noor, calon gubernur petahana, menekankan bahwa masalah tersebut bukanlah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah.
“Pertanyaannya bagus, tapi seharusnya diarahkan ke pemerintah pusat. Strategi pembangunan IKN adalah kebijakan nasional. Saya sebagai gubernur adalah perpanjangan tangan presiden. Presiden sekarang itu presiden saya, dan tugas saya adalah membantu menjalankan program pusat,” ujar Isran di Plenary Hall Sempaja, Samarinda, Rabu (23/10/2024).
Hadi Mulyadi, wakil gubernur dan paslon nomor urut 1, menambahkan bahwa alokasi anggaran APBN untuk IKN berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.
“Ini soal anggaran pusat, jadi kita serahkan kepada pemerintah pusat. Apa pun keputusannya, Kaltim akan selalu mendukung pembangunan IKN,” ujar Hadi, dalam segmen kedua debat publik pertama Pilgub Kaltim 2024.
Rudy Mas’ud, calon gubernur dari paslon nomor urut 2, mengkritik pendekatan ini dengan menyatakan bahwa pemimpin daerah tetap harus memiliki strategi konkret, terlepas dari kewenangan pusat.
“Yang ditanyakan panelis adalah bagaimana Kaltim, sebagai penyangga IKN, bisa mengantisipasi keterbatasan anggaran. Memang benar gubernur perpanjangan tangan pusat, tapi kita harus bersinergi dan proaktif,” ujar Rudy.
Rudy juga menekankan bahwa Kaltim memiliki APBD yang besar, termasuk dalam lima terbesar di Indonesia. Menurutnya, ini seharusnya memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif.
“Kita bisa memperluas jalan menuju IKN dan memperbaiki infrastruktur di wilayah penyangga. Jangan sampai kita dapat pemimpin yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat,” tambah Rudy.
Ia kemudian menyinggung program Gratispol sebagai salah satu solusi untuk memperkuat infrastruktur dan layanan publik, terutama di kawasan penyangga.
Mendengar tanggapan Rudy, Isran Noor menyerahkan kepada Hadi Mulyadi untuk memberikan respons lebih lanjut.
“Memang benar, gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi tidak semua kewenangan ada di kami. Urusan anggaran, misalnya, itu ranah APBN, dan kami hanya menerima serta memanfaatkan dana sesuai alokasi,” ujar Hadi.
Paslon petahana menekankan bahwa urusan anggaran IKN merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara paslon penantang menekankan pentingnya sinergi dan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan IKN. (Ehd)
