Samarinda – Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mengambil langkah strategis untuk mengamankan arah pembangunan daerah tahun depan. Upaya ini ditandai dengan diserahkannya Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam forum legislatif yang digelar pada Sabtu (29/11/2025).
Penyerahan dokumen ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan tahapan krusial dalam menerjemahkan visi pembangunan ke dalam instrumen fiskal yang konkret. Proses penyusunan rancangan APBD 2026 ini dilakukan dengan berpatokan ketat pada arah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati sebelumnya.
Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan makro dengan alokasi anggaran riil di lapangan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah memiliki dampak terukur bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mewakili pihak eksekutif menyerahkan nota tersebut sebagai bentuk transparansi dan kesiapan pemerintah dalam menjalankan program kerja mendatang.
Di sisi legislatif, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi jajaran pimpinan lainnya, menegaskan komitmen dewan untuk mengawal pembahasan ini secara mendalam. Fokus utama DPRD adalah memastikan postur anggaran yang diajukan benar-benar pro-rakyat dan mampu menjawab tantangan ekonomi regional yang semakin dinamis.
Langkah percepatan pembahasan di akhir tahun 2025 ini menunjukkan itikad baik kedua lembaga untuk menghindari keterlambatan pengesahan anggaran yang dapat menghambat berjalannya roda pemerintahan di awal tahun. Dengan masuknya tahapan penyampaian nota keuangan, mekanisme pembahasan kini memasuki fase krusial.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim akan segera menggelar pendalaman materi melalui pandangan umum fraksi-fraksi. Tahapan ini menjadi ruang uji publik dan kritis dari para wakil rakyat untuk membedah, mengoreksi, dan menyempurnakan usulan pemerintah sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan ini diharapkan mampu melahirkan APBD 2026 yang sehat, akuntabel, dan tepat sasaran demi kesejahteraan warga Bumi Etam.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
