Terkiniku.com, Samarinda – Tekanan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur dinilai masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan intervensi kebijakan lebih terarah. DPRD Kaltim menekankan agar pemerintah provinsi menghadirkan langkah konkret melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam pembahasan arah kebijakan anggaran, DPRD Kaltim menilai APBD ke depan tidak cukup hanya bersifat administratif. Anggaran daerah diharapkan mampu menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rakhman Bolong, menegaskan bahwa sektor ketenagakerjaan harus mendapat perhatian lebih serius. Menurutnya, persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan secara parsial, tetapi memerlukan perencanaan yang terukur dan berkesinambungan.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah pembangunan balai latihan kerja (BLK) di setiap kabupaten dan kota. Fasilitas tersebut dipandang sebagai pondasi utama dalam pembinaan tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Abdul Rakhman menyebutkan, pelatihan vokasi perlu dirancang berbasis kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan sertifikat pelatihan, tetapi juga memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan.
“Kami menilai pelatihan vokasi harus diprioritaskan agar masyarakat benar-benar siap menghadapi kebutuhan pasar kerja, terutama di sektor yang sedang berkembang,” ujarnya.
DPRD Kaltim juga menyoroti peluang besar yang muncul seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Momentum ini dinilai harus dimanfaatkan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah agar tidak terus bergantung pada sektor komoditas mentah.
Di sisi lain, pengembangan sektor ekonomi baru yang berdaya saing dinilai perlu dibarengi dengan peningkatan iklim investasi serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Hal ini penting agar manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
“Transformasi ekonomi tidak akan berjalan tanpa ekosistem investasi yang jelas, inklusif, dan berpihak pada pelaku usaha lokal,” tegas Abdul Rakhman.
DPRD Kaltim mendorong percepatan masuknya industri manufaktur serta penguatan hilirisasi sumber daya alam di daerah.
“Langkah tersebut dinilai strategis untuk membuka lapangan kerja lebih luas dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Kalimantan Timur ke depan,” tutupnya.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
