Samarinda (ANTARA) – Kalangan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mendorong Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) untuk bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah yang berorientasi pada aksi nyata, khususnya dalam akselerasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.
Kehadiran unsur pimpinan legislatif dalam kepengurusan baru ICDN DPW Kaltim periode 2025–2030 dinilai bukan sekadar simbol representasi, melainkan momentum untuk mensinergikan kebijakan daerah dengan pemikiran kaum intelektual. Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menekankan bahwa di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, peran cendekiawan tidak boleh berhenti di tataran wacana.
Menurut Fuad, ICDN memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk merumuskan konsep pemberdayaan masyarakat yang aplikatif. Ia menilai, organisasi ini harus mampu memetakan potensi masyarakat Dayak agar tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, tetapi menjadi pelaku utama dalam roda perekonomian Kaltim. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas keterampilan (skill), akses pendidikan tinggi, hingga penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini.
“Posisi strategis ICDN adalah sebagai ‘Think Tank’ atau wadah pemikir yang memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah bagaimana SDM Kaltim memiliki daya saing tinggi, integritas, dan kemampuan adaptasi yang cepat,” ujar Fuad di Samarinda.
Di sisi lain, keterlibatan langsung anggota legislatif dalam struktur kepengurusan diharapkan mampu memangkas jarak antara aspirasi dan eksekusi kebijakan. Anggota DPRD Kaltim, Yonavia, yang kini turut memegang mandat dalam kepengurusan ICDN, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi ini bekerja lebih taktis.
Yonavia memandang posisi gandanya sebagai legislator sekaligus pengurus organisasi sebagai peluang emas untuk mengawal program-program kerakyatan agar tepat sasaran. Ia menekankan bahwa prioritas kerja ke depan adalah menghadirkan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial belaka.
Sinergi antara DPRD dan ICDN ini diharapkan melahirkan terobosan kebijakan yang berpihak pada penguatan identitas budaya yang berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi. Dengan kolaborasi yang solid, periode lima tahun ke depan ditargetkan menjadi masa keemasan bagi kebangkitan SDM lokal Kaltim yang mandiri dan berdaya saing global. (Fan/ADV DPRD Kaltim)
