Terkiniku.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur tengah memperkuat tekanan pada eksekutif dan pemangku kepentingan keuangan untuk segera mentransformasikan hasil evaluasi ekonomi makro menjadi kebijakan praktis di lapangan. Fokus utama dari upaya ini adalah memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah fluktuasi dinamika global yang tak menentu.
Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, dan Bank Indonesia (BI) tidak boleh berhenti pada tataran diskusi strategis semata. Ia mendorong agar pertemuan tahunan dan evaluasi ekonomi yang dilakukan Bank Indonesia dijadikan landasan data yang kuat untuk merumuskan peraturan daerah yang pro-pertumbuhan. Upaya ini dinilai krusial untuk menerjemahkan tema ketangguhan dan kemandirian ekonomi menjadi realitas yang dirasakan masyarakat.
Yenni menggarisbawahi bahwa prioritas mendesak saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang dibangun harus diarahkan pada pengendalian inflasi daerah dan penguatan sektor-sektor produktif. DPRD berkomitmen untuk mengawal fungsi pengawasan agar setiap rekomendasi kebijakan moneter dari Bank Indonesia dapat diselaraskan dengan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga memiliki daya tahan (resiliensi) tinggi terhadap guncangan eksternal.
Lebih jauh, legislatif memandang forum evaluasi ekonomi sebagai wadah vital untuk membedah tantangan-tantangan spesifik yang menghambat kemandirian ekonomi Kaltim. Yenni menekankan perlunya langkah taktis untuk memaksimalkan peluang ekonomi baru di luar sektor ekstraktif. Ia meminta agar perumusan strategi tidak lagi bersifat normatif, melainkan harus menghasilkan roadmap yang jelas tentang bagaimana daerah bisa mandiri secara finansial dalam jangka panjang.
Melalui kolaborasi segitiga antara regulator kebijakan (DPRD), eksekutor anggaran (Pemda), dan otoritas moneter (BI), diharapkan tercipta benteng pertahanan ekonomi yang solid. Yenni optimis, jika hasil dialog dan evaluasi data ini segera dieksekusi menjadi kebijakan konkret, Kaltim akan mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga Benua Etam.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
