TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Aplikasi Perjalanan Dinas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, yang telah diluncurkan belum lama ini menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra.
Menurut Samri, aplikasi tersebut memiliki potensi yang positif dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Dengan adanya sistem yang terprogram, diharapkan pegawai akan lebih tertib dalam melaksanakan tugas dinas mereka.
“Ini merupakan bentuk kedisiplinan bagi pegawai yang ingin melaksanakan tugasnya,” ucap Samri.
Hadirnya aplikasi ini, lanjutnya, membuat setiap langkah perjalanan dapat tercatat secara detail, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
Akan tetapi, di sisi lain, Samri juga mengidentifikasi potensi kelemahan dari aplikasi tersebut. Salah satunya adalah risiko membuat perjalanan dinas menjadi monoton dan kurang efektif.
Dengan adanya sistem yang terprogram, setiap langkah perjalanan menjadi terbatas dan kurang memberikan ruang bagi pegawai untuk melakukan improvisasi atau pengeksplorasian di tempat tujuan.
“Setelah menyelesaikan tugas, ada waktu senggang yang dapat dimanfaatkan,” ungkapnya.
Aplikasi ini membuat semuanya menjadi terprogram dan monoton, yang pada akhirnya mungkin tidak efektif.
“Orang yang menjalankan tugas bisa kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan pengeksplorasian di tempat tujuan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Samri memberikan saran kepada Pemkot Samarinda untuk mempertimbangkan memberikan ruang lebih bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan eksplorasi dan mencari inspirasi saat perjalanan dinas mereka.
“Mungkin mereka bisa mengunjungi taman-taman, objek wisata, atau tempat-tempat yang memiliki potensi inspiratif di tempat tujuan,” ucapnya.
Menurutnya dengan begitu, Pemkot Samarinda dapat mendapatkan pengalaman baru dan ide-ide segar yang dapat diterapkan kembali dalam tugas mereka di Kota Samarinda.
“Kita juga memerlukan inovasi dengan mengadopsi kebijakan atau program dari daerah lain,” tutupnya. (Ehd)
