TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Pembangunan Teras Samarinda Segmen I di Jalan Gajah Mada yang masih terkendala dan belum mencapai tahap penyelesaian, disorot salah satu anggota Pansus LKPJ, Laila Fatihah.
Berdasar peninjauan di lokasi proyek, mereka mencatat bahwa kemajuan proyek terhambat oleh keterlambatan pengiriman material impor, terutama pencahayaan yang berasal dari Cina dan membran yang harus diimpor dari Swedia.
Dikatakan Laila, meskipun penting untuk terus mengembangkan infrastruktur kota, pembangunan tidak boleh semata-mata berfokus pada aspek fisik semata.
“Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Dalam perencanaan proyek seperti ini, lanjutnya, pemerintah harus sadar bahwa ada kemungkinan rencana tidak berjalan sesuai harapan. Namun, keindahan fisik saja tidak cukup.
“Penting bagi kami bahwa kebutuhan dasar masyarakat diakomodir dengan baik sebelum kami memikirkan aspek estetika,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat Samarinda tidak hanya mencari keindahan visual, tetapi juga membutuhkan akses yang mudah terhadap fasilitas-fasilitas penting seperti air bersih, jalan yang layak, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas.
Sementara terus memperhatikan proyek-proyek besar seperti Teras Samarinda, pemerintah menurutnya tidak boleh melupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan haruslah mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang memadai terhadap layanan-layanan penting.
Laila juga menggarisbawahi pentingnya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk tidak hanya fokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga memprioritaskan penyediaan fasilitas-fasilitas penting lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemkot perlu maksimalkan sumber daya dan anggaran yang ada untuk memperbaiki infrastruktur dasar dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” bebernya.
Laila menekankan bahwa kritik dan masukan dari Pansus LKPJ bukanlah untuk menyalahkan, tetapi sebagai upaya konstruktif untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap kritik-kritik kami akan diterima dengan baik dan dijadikan sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Samarinda,” tutupnya. (Ehd)
