TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini berfokus pada pengembangan wisata di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebab daerah tersebut merupakan penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Berbicara juga terkait IKN yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat PPU, kota-kota lainnya seperti Balikpapan pun turut merasakan dampak.
“Ini karena adanya kenaikan kunjungan wisatawan yang menguntungkan para pebisnis, mulai dari hotel, motel, taman hiburan, hingga pengusaha di bidang makanan. Usaha mereka akan semakin ramai berkat pembangunan IKN Nusantara,” jelas Ririn.
Dengan adanya IKN, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data pada Maret 2024, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara (WISNUS) mencapai 1.272.923 kunjungan, atau 55,34 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu 2.300.000 kunjungan.
Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (WISMAN) mencapai 4.232 kunjungan, atau 42,42 persen dari target 10.000 kunjungan.
Untuk mengembangkan pariwisata tersebut, Ririn menyatakan bahwa pihaknya mengubah pola program dari pendekatan up to bottom atau bottom to up menjadi bottom up.
Pola ini yang kita ubah adalah bottom up. Pikiran kelompok sadar wisata (pokdarwis), Dispar kabupaten/kota kita himpun. Sehingga perlu adanya keterlibatan,” jelasnya.
Namun, kinerja Dispar Kaltim masih dinilai kurang maksimal oleh Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik. Ia mengkritik Dispar karena dinilai kurang mempromosikan seluruh destinasi wisata di Kaltim dan hanya berfokus pada Berau saja.
“Padahal, banyak destinasi wisata yang dekat-dekat. Contohnya, Bendungan Samboja yang pemandangannya tak kalah dengan Biduk-Biduk,” jelasnya.
Selain itu, masyarakat masih mengeluhkan biaya yang tinggi. Akmal Malik menyarankan agar Dispar mencari solusi untuk meningkatkan minat pengunjung dengan menjelaskan aksesibilitas ke destinasi wisata.
“Kalau dijelaskan kepada masyarakat akses apa saja yang bisa digunakan untuk menuju ke destinasi wisata, itu menjadi tidak mahal. Itulah tugas pemerintah sesungguhnya. Memberikan informasi terkait pelayanan seperti itu,” tuturnya.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antara Dispar dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pokdarwis, sebab upaya wisata sejatinya lebih didorong menjadi inisiatif masyarakat.
“Pemerintah memberikan fasilitasi. Rillnya mendorong hadirnya komunitas-komunitas di objek wisata agar masyarakat yang mengelola,” tutupnya. (Ehd)
