TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik sorot inflasi yang terus alami kenaikan, dimana penyebab utamanya ialah tiket pesawat serta kenaikan harga beras.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi antar daerah dan lintas sektor dalam upaya pengendalian inflasi, terutama dalam suasana puasa Ramadhan yang membutuhkan perhatian khusus.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pasokan pangan serta harga yang wajar bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan itu, Akmal Malik menyadari bahwa inflasi adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan pendekatan holistik yang sesuai dengan dinamika ekonomi dan kebijakan yang terus berubah.
Menurut laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi (year-on-year) di Kalimantan Timur pada bulan Februari mencapai 3,28 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai angka 105,92.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa sepuluh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur mencatatkan angka inflasi yang beragam, dengan Berau mencatatkan angka inflasi tertinggi sebesar 4,14 persen, sementara Samarinda memiliki inflasi terendah sekitar 3,04 persen.
Akmal Malik juga mengingatkan semua daerah di Kalimantan Timur untuk menjaga tingkat inflasi sesuai dengan arahan dari Presiden, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional.
Ia menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi terhadap inflasi pada bulan Februari, termasuk kenaikan harga tiket transportasi yang tinggi akibat mobilitas besar-besaran menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), serta kendala dalam distribusi beras dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur yang menyebabkan kenaikan harga komoditas tersebut.
“Peringatan hari besar keagamaan dan acara-acara lainnya juga turut mempengaruhi inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ungkapnya.
Kenaikan harga beras, sebagai salah satu komoditas pokok, menjadi penyumbang utama inflasi dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau, mencapai 6,95 persen. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan inflasi yang beragam dan kompleks. (Ehd)
