Terkiniku.com, Samarinda – Tantangan pembanguban infrastruktur selalu menjadi tantangan besar, di Benua Etam, meski anggaran tahun 2024 telah disiapkan untuk menjawab berbagai kebutuhan prioritas.
Di berbagai sektor, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan infrastruktur mampu mendukung pertumbuhan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Bidang Bina Marga, sekitar 82,21 persen dari total ruas jalan sepanjang 771,83 kilometer sudah berada dalam kondisi baik,” ujar Akhmed Reza Fachlevi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim.
Dilanjutkan politisi Gerindra dapil Kukar itu, kondisi 17,79 persen sisanya, atau sekitar 167,02 kilometer, menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk perbaikan.
Konektivitas jalan ini sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, distribusi logistik, dan mobilitas warga, sehingga perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama.
Di sektor pengelolaan sumber daya air, tantangan juga tidak kalah besar. Misalnya, pengelolaan Bendungan Marang Kayu belum berjalan secara optimal, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan air bersih, terutama bagi Kota Bontang.
Selain itu, Sungai Karang Mumus di Samarinda masih membutuhkan solusi penanganan yang lebih baik, baik untuk pengendalian banjir maupun untuk keberlanjutan ekosistem di sepanjang alirannya.
Sementara itu, pembangunan fasilitas publik di bawah sektor Cipta Karya, seperti Rumah Sakit Kanujoso dan Rumah Sakit AWS, juga belum menunjukkan progres yang memuaskan.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa penyelesaian proyek strategis tersebut bisa tertunda lebih lama, mengingat fasilitas kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Persoalan banjir yang berulang di sejumlah wilayah menjadi tantangan lain yang harus segera diatasi,” bebernya.
Pendekatan komprehensif diperlukan, melibatkan kolaborasi antarbidang di Dinas PUPR. Solusi yang terintegrasi, seperti peningkatan sistem drainase, rehabilitasi kawasan rawan banjir, dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan, menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak banjir.
Melihat tantangan ini, diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap perencanaan anggaran dan efektivitas proyek.
“Dalam penyusunan RAPBD 2025 dan Ranwal 2026, perlu dirancang strategi yang lebih fokus pada kebutuhan mendesak dan memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai target,” tutupnya. (Ehd)
