Terkiniku.com, Samarinda – Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Melalui aturan tersebut, pemerintah menargetkan pemangkasan anggaran hingga Rp 306,69 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun dengan menyasar belanja operasional dan non-operasional, seperti alat tulis kantor (ATK), percetakan, sewa gedung, anggaran seremonial, dan perjalanan dinas, tanpa menyentuh belanja pegawai.
Diketahui, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga memengaruhi transfer dana ke daerah, termasuk Samarinda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan bahwa pihaknya siap menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi presiden. Namun, ia mengakui bahwa pemangkasan anggaran akan berdampak pada pelaksanaan sejumlah proyek dan program pembangunan daerah.
“Yang terpenting adalah bagaimana mengelola anggaran sesuai dengan skala prioritas,” ucap Andi Harun di Samarinda, Rabu (12/02/2025).
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Andi Harun akan menerapkan strategi pembiayaan secara bertahap. Konsekuensinya, beberapa proyek yang seharusnya dapat diselesaikan dalam satu tahun kemungkinan harus diperpanjang menjadi dua tahun.
Meski demikian, ia memastikan bahwa pembagian anggaran akan tetap menyentuh seluruh sektor kebutuhan masyarakat dan menekankan pentingnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan agar efisiensi anggaran tidak menghambat pembangunan daerah.
“Inovasi dan kreativitas kepala daerah di semua level pemerintahan menjadi sesuatu yang harus jadi perhatian bagi semua,” tuturnya.
Melalui strategi tersebut, Andi Harun berharap seluruh kegiatan pembangunan dapat tetap berjalan meskipun dalam kondisi anggaran terbatas.
“Dengan strategi pembiayaan kegiatan pembangunan secara bertahap, semua kegiatan bisa berjalan. Mudahan semua bisa berjalan sukses,” pungkasnya.
