Terkiniku.com, Samarinda – Pasca-amblasnya badan jalan negara di Muara Komam, Kabupaten Paser, yang merupakan penghubung krusial antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel), DPRD Kaltim meningkatkan tekanannya.
Legislatif mendesak agar perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, melainkan harus permanen untuk menjamin konektivitas regional dan keselamatan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa mengingat statusnya sebagai jalan negara, Komisi III akan mengambil langkah strategis dengan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim untuk segera berkoordinasi langsung dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.
Koordinasi tingkat tinggi ini bertujuan ganda yaitu memastikan penanganan darurat dapat segera dilaksanakan secara efektif, dan mendorong solusi infrastruktur jangka panjang.
“Tentunya juga agar ada perbaikan permanen terhadap ruas jalan tersebut dapat diprioritaskan dalam program kerja BBPJN Kaltim,” terang Reza Fachlevi.
Menurutnya, kegagalan jalan di Muara Komam harus menjadi pelajaran untuk segera mengalokasikan anggaran dan perhatian teknis pada ruas-ruas jalan vital lainnya, sehingga insiden serupa tidak terulang.
“Penanganan permanen dianggap mutlak untuk menghadapi beban logistik dan kondisi geografis di Paser,” tegas Reza Fachlevi.
Lebih dari sekadar fokus pada Muara Komam, Komisi III DPRD Kaltim juga berencana mengambil langkah proaktif dengan meminta data yang lebih komprehensif terkait kondisi seluruh infrastruktur jalan negara di wilayah Kaltim.
Dimana, kata Reza Fachlevi, Komisi III berkomitmen penuh untuk mengawal persoalan ini hingga ada tindakan konkret dan tuntas, mengingat isu ini menyangkut keselamatan masyarakat serta kelancaran konektivitas antar wilayah yang sangat strategis, terutama menjelang momen perayaan besar dan sebagai jalur penyangga IKN.
“Kami akan meminta data lengkap terkait seluruh ruas jalan negara di kabupaten/kota yang mengalami kerusakan atau berpotensi menimbulkan gangguan serupa,” jelasnya.
Data yang rinci dan menyeluruh ini, lanjut Reza Fachlevi, sangat penting untuk memastikan pengawasan oleh DPRD berjalan maksimal dan agar perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara terencana, sistematis, dan menyeluruh di seluruh Kaltim.
“Upaya ini merupakan komitmen Komisi III untuk memastikan hak masyarakat atas infrastruktur yang aman dan layak terpenuhi,” pungkasny.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
