Terkiniku.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan fokus pada pembangunan prioritas pada 2026. Hal itu menyusul penurunan APBD Kaltim yang cukup signifikan, dari Rp 21 triliun pada 2025 menjadi Rp 15,15 triliun pada 2026.
Menurutnya, kondisi ini mengharuskan pemerintah menetapkan skala prioritas yang lebih ketat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi sektor utama yang harus dipertahankan meski ruang fiskal mengalami penyusutan.
“Dengan turunnya APBD akibat melemahnya Transfer ke Daerah (TKD), kolaborasi dengan pihak swasta, pemerintah pusat, dan perusahaan mutlak diperlukan,” ujarnya.
Politisi Golkar itu mengingatkan agar kontribusi perusahaan tidak hanya fokus pada wilayah sekitar tambang. Dukungan semestinya diberikan secara lebih merata untuk masyarakat di daerah lain yang juga membutuhkan perhatian pembangunan.
Syarifatul menekankan bahwa kondisi fiskal yang berat tidak boleh menghambat upaya pemprov dalam mendorong program-program prioritas. Kolaborasi lintas-sektor dinilainya penting untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar yang layak.
“Visi-misi Gubernur juga menuntut kolaborasi, bukan hanya dengan swasta, tetapi juga pemerintah pusat melalui berbagai program pembangunan,” tambahnya.
Ia menyebut APBD 2026 harus tetap mengacu pada RPJMD, terutama dalam mewujudkan Kaltim menuju generasi emas. Karena itu, efisiensi menjadi wajib, terutama pada kegiatan seremonial, pembelian ATK, hingga pos-pos yang tidak mendesak.
Di sisi lain, Syarifatul justru mendorong agar belanja modal diperkuat demi memastikan percepatan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Kombinasi antara efisiensi dan kolaborasi menjadi kunci menghadapi tantangan fiskal tahun depan.
“Belanja modal harus ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
