Home Daerah Angka Serapan OPD 90 Persen, Silpa Kota Tepian Justru Tinggi

Angka Serapan OPD 90 Persen, Silpa Kota Tepian Justru Tinggi

0
Angka Serapan OPD 90 Persen, Silpa Kota Tepian Justru Tinggi
Angka Serapan OPD 90 Persen, Silpa Kota Tepian Justru Tinggi

TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah, menyatakan bahwa serapan anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) hampir mencapai 90 persen.

Meskipun angka serapan ini tinggi, masih ada sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang besar. Penyebab utamanya adalah transfer dana dari pemerintah pusat yang sering kali tidak dapat diprediksi dan biasanya diterima di akhir tahun anggaran.

Hal ini menyebabkan dana tersebut tidak bisa digunakan secara optimal dalam waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Untuk itu, anggaran memang terserap, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, yang menyebabkan adanya penambahan anggaran lagi.

“Ini jelas merupakan masalah yang harus segera diatasi,” kata Laila setelah Rapat Paripurna Masa Sidang II, di Ruang Rapat Lantai 2 DPRD Samarinda.

Mengenai proyek Pasar Pagi, Laila menjelaskan bahwa proyek ini mengalami kendala serius karena perencanaan yang kurang matang dari pihak konsultan.

Konsultan proyek baru menemukan adanya aliran sungai di bawah tanah ketika proyek sudah berjalan, yang menyebabkan kekhawatiran bahwa tanah akan ambles saat pemasangan infrastruktur. Temuan ini seharusnya diketahui sejak awal melalui survei lapangan yang mendalam.

“Berimbas ke perubahan desain yang akhirnya membuat proyek meleset dari target. Minimal, konsultan harus melihat kondisi lapangan terlebih dahulu sebelum mulai bekerja,” katanya pada Rabu (26/6/24).

Jika pemilik sertifikat hak milik (SHM) tidak setuju, desain proyek terpaksa diubah lagi, yang mengakibatkan proyek melewati target waktu yang ditetapkan.

Selain itu, Laila juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara masa jabatan wali kota dengan perencanaan mega proyek. Banyak mega proyek yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun tidak tercapai karena kurangnya perencanaan yang matang.

“Masa jabatan wali kota seharusnya disesuaikan dengan rencana pembangunan besar ini untuk memastikan semua proyek dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkasnya. (Ehd)

Exit mobile version