TERKINIKU.COM Sebagian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih diwarnai oleh sektor tambang.
Hal ini menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, ketika menggelar sesi coffee morning bersama awak media, di Aula Odah Etam, Selasa (27/2/24).
“APBD kita diwarnai dengan sektor tambang, tentunya masalah paling utama ya tambang dan dampaknya,” terang Akmal Malik.
Persoalan terkait tambang ini pun menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia itu banyak sekali lalu lalang dan menghiasi pemberitaan setiap harinya.
“Itu banyak menjadi berita teman-teman media. Setiap hari saya baca, ada yang terkait pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, maupun yang lainnya,” tuturnya.
Lantas dalam masalah ini, ia berpandangan bahwasanya peran Pemerintah Provinsu sangat penting dalam melakukan pengawasan.
“Provinsi kan pengawasan, makanya kita sering mengawasi saja dan menyampaikan kepada presiden terkait hal-hal tersebut,” bebernya.
Pertambangan, lanjutnya, selain membawa dampak negatif, juga menyebabkan multiplier effect atau efek ganda yang bagus terhadap ekonomi masyarakat.
Bahkan bisa dibilang cukup bertumbuh. Apabila dibandingkan dengan di luar Jawa, Kaltim masih tergolong dalam kategori tinggi.
“Cukup bertumbuh, bahkan di luar Jawa, Kaltim termasuk tinggi. Ini kan tentang bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Kabupaten dan Desa, untuk menyikapi,” paparnya.
Sampai sejauh ini, ia menilai, sektor pertambangan di Kaltim masih terkendali, walapun dinamika pertambangan illegal terus bermunculan.
“Pemprov terus menyampaikan. Peran kita? ya memastikan dan melihat, apabila tidak sesuai langsung kita sampaikan,” tandasnya. (Ehd)
