Terkiniku.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap anggaran pendidikan seiring proyeksi penurunan kondisi fiskal pada 2026. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyebut pengawasan menjadi krusial karena masyarakat masih sangat bergantung pada program bantuan pendidikan seperti Gratispol.
Program pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diinisiasi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud itu disebut banyak diminati masyarakat. Fuad mengatakan aspirasi yang ia terima selama serap aspirasi didominasi permintaan agar program pendidikan gratis tersebut tetap berlanjut.
“Aspirasi masyarakat paling banyak mengarah pada keberlanjutan program pendidikan gratis yang diinisiasi gubernur,” ujarnya.
Fuad mendorong Pemprov Kaltim memastikan pelaksanaan Gratispol pada 2026 berjalan sesuai aturan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh peserta didik di seluruh daerah. Ia menegaskan DPRD akan memperketat pengawasan pengalokasian anggaran pendidikan, termasuk memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menjalankan program secara tepat sasaran.
Menurutnya, situasi ekonomi masyarakat saat ini membuat program pendidikan gratis lebih dibutuhkan dibanding sebelumnya. Karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat, terlebih dengan prediksi penurunan fiskal Kaltim pada tahun mendatang.
Ia menilai pemerintah perlu menyeimbangkan aspirasi berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga penanganan banjir.
Meski demikian, Fuad tetap optimistis Kaltim mampu mempertahankan program prioritas. Ia menilai pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang selama ini cukup kuat.
“Semoga seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja agar anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik,” kata Fuad.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
