Terkiniku.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur tengah mengintensifkan upaya pembenahan total sistem rujukan kesehatan di wilayah Benua Etam. Langkah strategis ini diambil bukan sekadar untuk memenuhi standar pelayanan minimal, melainkan mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai tumpuan medis utama bagi kawasan Indonesia Timur. Fokus utama pembenahan kini diarahkan pada penghapusan hambatan administratif yang kerap membuat pasien terombang-ambing saat membutuhkan penanganan lanjut yang krusial.
“Pelayanan rumah sakit di Kaltim yang kelas rujukan harus jadi salah satu fokus. Rumah sakit di Kaltim, beberapa sudah menjadi rujukan dari Indonesia Timur. Pelayanan kesehatan harus ditingkatkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis di Samarinda, Kamis (4/12/2025).
Legislator dari daerah pemilihan Samarinda ini menyoroti bahwa beban rumah sakit rujukan provinsi dapat terurai secara efektif jika fasilitas penyangga di tingkat kabupaten dan kota diperkuat secara masif.
Ia mendesak pemerintah provinsi bersinergi dengan para kepala daerah, baik wali kota maupun bupati, untuk memastikan rumah sakit tipe C di wilayahnya mampu berfungsi optimal sebagai jembatan antara Puskesmas dan rumah sakit rujukan utama. Konektivitas dan kesiapan infrastruktur di tingkat madya ini dinilai krusial untuk menghindari penumpukan pasien yang berujung pada penurunan kualitas layanan akibat kapasitas yang berlebih (overload).
“Rujukan di kabupaten dan kota juga harus kuat. Jangan sampai pasien yang mau dirujuk ke sana, malah mengantri atau bingung harus menghubungi siapa. Perlu sistem yang terintegrasi antara Puskesmas, rumah sakit kelas C, dan rumah sakit kelas rujukan,” tegasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada optimalisasi layanan BPJS Kesehatan. DPRD Kaltim menekankan bahwa sistem yang terintegrasi adalah kunci mutlak untuk melindungi pasien dari masalah klasik, seperti antrean panjang tanpa kepastian, ketiadaan kamar rawat inap yang layak, hingga ketidaktersediaan obat-obatan vital.
Upaya perbaikan sistem ini dipandang sebagai bentuk perjuangan agar hak dasar masyarakat terhadap kesehatan tidak terganjal oleh prosedur birokrasi yang berbelit. Namun, di sisi lain, Ananda mengingatkan bahwa upaya peningkatan layanan fisik ini tidak boleh melupakan kesejahteraan sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak pelayanan.
“Menjadi dokter tentu tidaklah mudah. Jadi saya harap pemerintah memberikan fasilitas dan insentif yang layak untuk mereka,” tutup Ananda.
(Fan/ ADV DPRD Kaltim)
