Terkiniku.com, Samarinda – Menyusul peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem yang mengancam sejumlah wilayah di Indonesia, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera meningkatkan koordinasi dan memperkuat langkah mitigasi bencana.
Potensi cuaca ekstrem yang tinggi dianggap sebagai persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan kekhawatiran mendalam atas kondisi cuaca yang diprediksi akan sangat ekstrem.
Ia menekankan bahwa pemerintah wajib menanggapi serius peringatan ini dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan mitigasi yang lebih matang.
“Sebagaimana yang disampaikan BMKG, ke depan ini memang sangat ekstrem. Dengan cuaca seperti ini, kami harap pemerintah menjadikannya persoalan yang sangat serius,” ujar Agusriansyah Ridwan.
Politisi dari Fraksi PKS itu, menekankan bahwa kunci keberhasilan mitigasi adalah sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
“Tanpa adanya koordinasi yang solid, upaya mitigasi dikhawatirkan tidak akan berjalan terarah dan efektif,” tekan dia.
Agusriansyah juga secara khusus mengingatkan seluruh lapisan masyarakat Kaltim untuk senantiasa waspada dan siap siaga menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi.
“Mitigasinya harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” tambahnya.
Agusriansyah menyoroti sejumlah kejadian bencana yang baru-baru ini terjadi sebagai alarm keras bagi pemerintah. Ia secara spesifik merujuk pada musibah banjir yang melanda Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sejak Minggu (7/12/2025) hingga Rabu (10/12/2025).
Banjir tersebut, kata Agusriansyah berdampak signifikan pada sedikitnya enam kecamatan, yaitu Karangan, Muara Wahau, Telen, Kongbeng, Batu Ampar, dan Bengalon, yang kondisinya sangat meresahkan warga.
“Peristiwa ini harus menjadi bahan analisis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan publik, khususnya mitigasi banjir agar dampaknya dapat diminimalkan,” tegasnya.
Peristiwa di Kutim harus dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif dan strategis.
Untuk itu, Agusriansyah berharap agar langkah mitigasi, termasuk penyiapan infrastruktur dan jalur evakuasi yang memadai, dapat segera ditingkatkan.
“Hal ini bertujuan agar masyarakat Kalimantan Timur lebih siap dan terlindungi dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang, memastikan keselamatan dan ketenangan warga menjadi prioritas utama,” pungkas dia.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
