Terkiniku.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur meminta agar penanganan banjir di Samarinda dilakukan melalui kebijakan yang sinkron antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, yang menilai perbedaan fokus kedua kepala daerah tetap harus diarahkan pada satu tujuan yang sama.
Subandi mengatakan perbedaan pandangan antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim berangkat dari analisis teknis masing-masing.
Ia menilai penanganan banjir tidak bisa mengandalkan satu aliran sungai saja karena Sungai Karang Mumus maupun Sungai Mahakam memiliki peran strategis dalam mengalirkan debit air di kota.
“Perbedaan fokus sebenarnya didasarkan pada kajian teknis yang sama-sama kuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan penanganan Sungai Karang Mumus karena aliran kuat dari hulu Kutai Kartanegara kerap memicu genangan di kawasan utara dan selatan kota. Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud lebih memprioritaskan pengerukan Sungai Mahakam, yang dinilai juga memiliki dampak langsung terhadap pengendalian banjir.
“Tujuannya baik dan harus berjalan seiring,” singkatnya.
Legislator PKS itu menyoroti persoalan pembukaan lahan di hulu Karang Mumus yang terus berkembang untuk permukiman. Kondisi ini membuat pengendalian aliran air semakin sulit jika tidak diimbangi langkah antisipatif. Karena itu, rencana pembangunan folder seluas 60 hektare di hulu Karang Mumus dinilainya sebagai solusi jangka panjang. Proyek ini telah berjalan dengan pengerjaan awal sekitar 10 hektare.
Subandi menekankan seluruh proyek pengendalian banjir, baik di Karang Mumus maupun Mahakam, membutuhkan anggaran besar dan dukungan lintas pemerintah.
“Semoga pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi agar upaya mitigasi banjir di Samarinda dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
