Terkiniku.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif berbasis teknologi informasi.
Hal ini disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian se-Kalimantan Timur di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, pada Kamis (15/5/2025).
Dalam sambutannya yang mewakili Bupati Edi Damansyah, Dafip menyampaikan bahwa konektivitas jaringan informasi saat ini menjadi tulang punggung berbagai sektor pembangunan. Ketersediaan akses internet yang andal dan merata bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.
“Konektivitas yang kuat akan menjadi fondasi bagi pembangunan sektor pendidikan, ekonomi kreatif, UMKM digital, serta sistem pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kukar terus mendorong perluasan dan pemerataan infrastruktur digital hingga ke pelosok desa. Meski masih menghadapi kendala seperti lemahnya sinyal di beberapa wilayah dan keterbatasan perangkat, hal tersebut tidak menyurutkan upaya untuk menghadirkan pemerataan informasi.
Menurut Dafip, di era digital saat ini, kesenjangan akses terhadap jaringan internet dapat memunculkan ketimpangan dalam layanan publik dan peluang pembangunan. Oleh karena itu, pemerataan konektivitas tidak boleh hanya terfokus di wilayah perkotaan saja.
“Transformasi digital harus menyentuh desa-desa dan kawasan terpencil agar tidak terjadi kesenjangan informasi dan peluang,” tegasnya.
Dafip juga berharap forum Rakorda ini dapat menjadi ruang strategis untuk berbagi pengalaman dan praktik baik antar daerah dalam memperkuat ekosistem digital di Kalimantan Timur.
Kesiapan infrastruktur jaringan, menurutnya, sangat menentukan dalam membentuk generasi muda yang melek teknologi dan mampu bersaing secara global.
“Pemerintah Kukar siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, serta pihak swasta dan akademisi dalam meningkatkan ekosistem digital yang inklusif, modern, dan berkelanjutan,” tandasnya.(Adv/Rob)
