Terkuniku.com, Samarinda – Upaya penataan lingkungan dan infrastruktur di Balikpapan dinilai menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam penanganan sistem drainase dan kebersihan tata kota.
Sejumlah area strategis yang sebelumnya sering tergenang kini memperlihatkan kondisi yang lebih rapi dan tertangani, sebuah pergerakan positif yang disambut baik oleh legislatif provinsi.
Kendati demikian, DPRD Kalimantan Timur mengingatkan bahwa perkembangan ini baru merupakan awal. Keberlanjutan dan konsistensi kolaborasi antar pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk menjawab tantangan pertumbuhan kota yang semakin kompleks.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyatakan bahwa ia melihat hasil nyata dari intervensi yang dilakukan pemerintah provinsi.
Perubahan yang paling mencolok, menurutnya, terlihat pada kawasan padat seperti Balikpapan Baru (BSB), di mana sistem aliran air dan saluran pembuangan menuju laut telah diperbaiki secara substansial.
Penataan drainase yang lebih terarah ini tidak hanya meningkatkan estetika kota, tetapi yang lebih penting, mampu meminimalisir risiko gangguan layanan dan bencana lingkungan.
“Di BSB kita bisa melihat perubahan yang nyata. Lingkungan lebih rapi dan drainasenya sudah diarahkan dengan lebih baik,” ujar Sigit.
Dirinya juga memberikan apresiasi pada efektivitas program yang telah berjalan. Ia menekankan bahwa penataan ini adalah langkah penting mengingat Balikpapan adalah salah satu wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) dan menanggung beban populasi yang besar di Kaltim.
Namun, di tengah capaian positif tersebut, Sigit Wibowo memberikan peringatan tegas. Menurutnya, keberhasilan mengatasi masalah drainase dan penataan lingkungan tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah.
“Tantangan tata kota akan terus berlipat ganda seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan infrastruktur yang mendasar,” tuturnya.
Ia menilai, keberhasilan ini tidak akan bertahan lama tanpa adanya perencanaan strategis yang menjamin kesinambungan. “Ini baru tahap awal, bukan penyelesaian,” tambahnya.
Sigit Wibowo menekankan bahwa fokus pemerintah daerah harus dialihkan dari sekadar penanganan reaktif menjadi perencanaan jangka panjang yang terintegrasi.
Hal ini mencakup seluruh layanan dasar, mulai dari penyediaan air bersih yang stabil, penguatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), hingga pengembangan infrastruktur yang mampu menopang kebutuhan masyarakat metropolitan.
Mengingat mayoritas penduduk Kaltim tinggal di kota-kota besar seperti Balikpapan, kebutuhan mereka akan infrastruktur dasar yang responsif dan berkualitas tinggi harus diutamakan.
Oleh karena itu, Sigit menekankan pentingnya sinergi yang tidak terputus antara kedua entitas pemerintahan.
“Kita butuh kolaborasi yang konsisten antara Pemprov dan Pemkot agar layanan ini benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Program tidak boleh putus di tengah jalan hanya karena perbedaan kewenangan,” tutup Sigit Wibowo.
Penegasan ini merupakan dorongan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Balikpapan untuk menjadikan koordinasi yang solid sebagai prioritas utama dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan pembangunan kota.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
