Terkiniku.com, Samarinda – Persoalan lemahnya pengawasan distribusi pupuk subsidi kembali mencuat di Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyebut keluhan soal penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) masih banyak ditemuinya ketika melaksanakan serap aspirasi, khususnya di daerah pemilihannya di Kutai Kartanegara.
“Saya banyak menerima keluhan ini, tapi sayangnya kewenangan untuk hal itu ada di pemerintah pusat,” kata Guntur.
Dia menilai kasus pupuk subsidi yang dijual lebih mahal menunjukkan tata kelola distribusi belum berjalan efektif. Minimnya pengawasan membuat penyimpangan terus terjadi, sehingga berdampak pada petani yang memerlukan pupuk untuk menjaga kesuburan tanah dan produktivitas panen.
Pihaknya, kata Guntur, akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong perbaikan sistem pengawasan dan distribusi pupuk. Ia menilai pola penyaluran harus lebih terarah agar tidak membebani petani di lapangan.
Salah satu langkah yang ia dorong adalah melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi desa dalam distribusi pupuk subsidi. Dengan kedekatan BUMDes kepada masyarakat, proses verifikasi data petani dan kebutuhan pupuk dinilai bisa berjalan lebih akurat.
“Jika BUMDes yang mengelola, distribusi bisa lebih tepat sasaran dan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi desa,” ujarnya.
Guntur menegaskan pupuk subsidi diperuntukkan khusus bagi petani dan seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas. Dengan memberikan peran lebih besar kepada BUMDes, ia berharap ruang bagi penyimpangan dapat ditekan.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan transparansi data agar pupuk subsidi benar-benar mencapai petani yang membutuhkan.
“Mekanisme ini dapat menjadi langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pupuk dan memperkuat sektor pertanian di Kalimantan Timur,” pungkasnya.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
