TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Abdul Rohim, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, mengatakan bahwasanya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda seringkali mengalami masalah dalam perencanaan dan koordinasi, yang menyebabkan sejumlah proyek harus dijadwalkan ulang dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa yang akan datang.
Bahkan menurutnya, di tengah berjalannya proyek-proyek besar, Kota Samarinda masih menghadapi masalah mendasar seperti akses air bersih yang belum mencapai standar 100 persen.
Ia menekankan bahwa hal ini perlu dipertanyakan, mengingat pernyataan sebelumnya dari Walikota yang menekankan pentingnya akses air bersih sebagai hak asasi warga.
“Akses air bersih masih belum 100 persen. Padahal Pak Wali Kota pernah menyinggung tentang akses air bersih sebagai hak asasi,” bebernya, belum lama ini.
Rohim juga menyoroti skala prioritas anggaran oleh Pemkot Samarinda. Menurutnya, anggaran yang terbatas seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti peningkatan infrastruktur jalan dan perbaikan pemukiman warga, namun malah dialokasikan untuk hal-hal yang kurang esensial.
“Kenapa harus mengalokasikan dana untuk hal yang bisa ditunda? mestinya Rp 200 juta sampai 300 juta itu dipakai untuk melengkapi infrastruktur jalan, dan lain-lain,” paparnya.
Selain itu, Rohim menyatakan bahwa pentingnya pengawasan tidak terbantahkan, namun sayangnya OPD terkait mengalami keterbatasan anggaran yang menghambat efektivitas pengawasan, terutama dalam hal pengelolaan anggaran.
Persoalan anggaran yang dimaksud Rohim berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis, yang sedang digodok oleh Pansus II DPRD Samarinda, dengan dirinya sebagai ketua pansus.
Sebagai solusi, Rohim mengusulkan pembentukan tim khusus yang akan bertanggung jawab atas fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proyek-proyek pemerintah. Tim ini akan melakukan berbagai kegiatan mulai dari pelatihan, sosialisasi, hingga pengawasan lapangan.
“Nanti kita masukkan, ada tim yang dibentuk Pemkot untuk melakukan semua fungsi, mulai pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan. Karena yang ada saat ini semua jalan sendiri-sendiri, tidak menyelesaikan secara komprehensif,” pungkasnya. (Ehd)
