Terkiniku.com, Samarinda – Kasus sengketa upah puluhan buruh proyek Teras Samarinda semakin berlarut-larut tanpa kepastian. Pihak kontraktor, PT Samudra Anugrah Indah Permai, terus menghindari pemanggilan dari DPRD Samarinda, sementara para pekerja masih menunggu haknya yang belum dibayarkan.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, mengungkapkan bahwa Pemkot telah berkali-kali mencoba meminta keterangan dari pihak kontraktor, namun tidak pernah mendapatkan respons yang memadai.
“Kasus ini telah kami kawal sejak lama. Sudah berkali-kali pihak perusahaan dipanggil untuk dimintai keterangan, tapi tidak pernah mengindahkan panggilan tersebut,” ujar Marnabas.
Ketidakhadiran pihak kontraktor dalam berbagai forum pembahasan semakin menghambat penyelesaian sengketa ini. DPRD Samarinda bahkan mengaku belum pernah bertemu langsung dengan perwakilan perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
“Perusahaan ini seperti siluman tidak ada orangnya, DPRD saja sulit bertemu langsung dengan mereka,” ucap kuasa hukum buruh, Sudirman.
Ia juga menyoroti bagaimana kasus ini bukan sekadar keterlambatan pembayaran upah, tetapi juga berpotensi mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran proyek senilai Rp36,9 miliar tersebut.
Lebih lanjut, Pemkot Samarinda merekomendasikan agar para buruh membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk mendapatkan keadilan.
“Apabila para pekerja membutuhkan pendampingan, Pemkot telah menyiapkan bantuan hukum,” tembah Marnabas.
Meski berbagai langkah sudah ditempuh, hingga kini belum ada kejelasan kapan hak para buruh akan dibayarkan. Kasus tersebut masih menggantung, sementara kontraktor yang bertanggung jawab masih belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan.
