Terkiniku.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didorong untuk segera merealisasikan pengadaan armada udara, khususnya helikopter, sebagai solusi permanen atas kebuntuan distribusi logistik di wilayah terisolir. Langkah ini dinilai sebagai upaya paling realistis untuk memitigasi krisis pangan yang kerap melanda kawasan hulu seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat saat cuaca ekstrem.
Hasanuddin Mas’ud menyoroti urgensi perubahan pola distribusi bantuan yang selama ini terlalu bergantung pada jalur sungai. Kerentanan jalur sungai terbukti fatal saat musim kemarau panjang tiba; debit air menyusut drastis hingga sungai mengering menyerupai daratan, memutus satu-satunya akses pengiriman barang dalam volume besar. Dampak dari terputusnya akses ini sangat nyata, salah satunya memicu inflasi tak terkendali di mana harga beras sempat menyentuh angka Rp1 juta per sak (25 kg) di Mahakam Ulu.
Sebagai upaya konkret, pengadaan akses udara dinilai mampu memangkas waktu distribusi secara signifikan saat bencana terjadi. Skema ini sebenarnya memiliki preseden sukses saat masa kepemimpinan Pj Gubernur Akmal Malik. Kala itu, pemerintah provinsi berhasil melakukan terobosan distribusi logistik menggunakan helikopter sewaan dengan biaya sekitar Rp2 miliar. Pola tersebut dijalankan melalui kerja sama taktis antara Pemerintah Provinsi, Polda Kaltim, dan Kodam VI/Mulawarman. Keberhasilan pola ad-hoc ini menjadi dasar pemikiran agar pemerintah memiliki akses udara yang lebih siap pakai dan tidak sekadar reaktif.
Namun, menyadari tingginya biaya pengadaan dan perawatan operasional helikopter, strategi pembiayaan tidak harus sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Solusi alternatif yang ditawarkan adalah mengoptimalkan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.
Pelibatan sektor swasta melalui dana CSR ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah. Dengan demikian, pengadaan armada udara tidak hanya menjadi beban pemerintah, melainkan menjadi upaya kolaboratif untuk menjamin ketahanan pangan warga Kaltim di seluruh wilayah, tidak hanya di Mahakam Ulu dan Kutai Barat, tetapi juga daerah lain yang minim akses darat.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
