Terkiniku.com, Samarinda – Pelaksanaan agenda Reses masa sidang III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali membuka potret persoalan dasar yang hingga kini masih dirasakan oleh masyarakat di berbagai pelosok Bumi Etam.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh warga di berbagai daerah menunjukkan konsistensi keluhan yang berkutat pada tiga isu fundamental: pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dan akses jalan yang memadai.
Yenni Eviliana menjelaskan bahwa keluhan ini tidak muncul secara sporadis hanya di satu titik saja, melainkan hampir merata di seluruh lokasi reses yang digelar oleh anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan.
Agenda reses yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali ini terbukti menjadi ruang dialog yang sangat penting, memungkinkan warga untuk menyampaikan langsung kebutuhan, harapan, dan kritik mereka kepada wakil rakyat.
“Isu yang muncul hampir sama di semua daerah, baik di perkotaan maupun pedalaman. Pendidikan yang merata dan berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, dan infrastruktur dasar seperti jalan yang layak masih menjadi keluhan utama masyarakat,” ujar Yenni.
Konsistensi keluhan ini menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi bahwa fokus pembangunan dasar belum mencapai target pemerataan yang diidamkan.
Selain persoalan layanan dasar yang bersifat fisik dan struktural, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan bahwa masyarakat juga secara aktif mendorong penguatan ekonomi daerah dan peningkatan program pemberdayaan warga.
Aspirasi ini mencerminkan harapan yang mendalam agar pembangunan di Kaltim tidak hanya terpaku pada proyek-proyek fisik yang besar, tetapi juga harus memiliki dampak langsung yang terukur pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Yenni memastikan bahwa seluruh legislator Karang Paci telah menuntaskan agenda reses sesuai jadwal tanpa terkecuali.
Baginya, reses memiliki dual fungsi yang krusial: tidak hanya sebagai sarana penting untuk menyerap aspirasi murni dari akar rumput, tetapi juga sebagai mekanisme awal untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap implementasi kebijakan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan langsung dengan warga, lanjut Yenni, muncul pula kekhawatiran yang signifikan terkait kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
“Masyarakat khawatir pemangkasan dana transfer ini akan berdampak negatif pada kelanjutan program-program daerah, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat mereka butuhkan,” ucapnya.
Masukan dan kekhawatiran dari warga tersebut, kata Yenni, akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi DPRD bersama pemerintah daerah dalam merumuskan langkah dan kebijakan fiskal ke depan yang lebih adaptif.
“Aspirasi itu menjadi bagian penting dari kontrol kebijakan publik. Kami akan mengolah masukan terkait TKD ini bersama eksekutif. Saya yakin, dengan duduk bersama dan melakukan perencanaan strategis, akan ada solusi yang bisa diambil untuk memastikan program prioritas masyarakat tetap berjalan,” tegas Yenni Eviliana.
Diakhir, dirinya menggarisbawahi komitmen DPRD untuk mengawal aspirasi warga menjadi kebijakan yang solutif.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
