TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Abdul Rohim, anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, menegaskan bahwa setiap pedagang kaki lima (PKL) adalah bagian dari masyarakat yang memerlukan perhatian dan dukungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Rohim menyatakan bahwa apabila terdapat PKL yang memiliki kualitas dan reputasi baik namun terpaksa melanggar peraturan, Pemkot harus memberikan solusi yang adil dan berkeadilan.
“Jangan selesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru, setiap PKL itu adalah warga yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari Pemkot,” tegasnya, Rabu (5/6/24).
Penanganan terhadap PKL tidak boleh hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha mereka dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi.
Rohim menyoroti pentingnya peran Pemkot sebagai mediator dalam menangani potensi konflik antara berbagai pihak, terutama di lokasi-lokasi yang rawan konflik. Pemkot perlu memediasi antara PKL, pemilik lahan, atau pemilik usaha di sekitar, serta pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
“Kalau yang berjualan melanggar maka Pemkot mestinya memberikan solusi,” ujar Rohim.
Ia menambahkan bahwa jika terdapat kekhawatiran akan konflik di suatu daerah, langkah mediasi dan pencarian solusi yang konstruktif menjadi sangat penting. Salah satu opsi yang dapat dieksplorasi adalah memindahkan PKL dari tepi jalan ke lokasi lain yang lebih aman dan sesuai. Meskipun proses ini mungkin memakan waktu dan tenaga, penting untuk memastikan bahwa solusi yang diambil memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat.
Sebagai wakil rakyat, Rohim menegaskan bahwa peranannya adalah memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan hanya sekadar menyalahkan atau mengkritik. Menurutnya, memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga Kota Samarinda.
“Harus mau lelah atau susah untuk mencarikan solusi, karena kalau sekedar ini salah dan tidak boleh saya juga bisa jadi Wali Kota, yang kita butuh adalah solusi,” pungkasnya.
Rohim mengingatkan bahwa kebijakan terkait penanganan PKL harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial dan keberlangsungan ekonomi. (Ehd)
