Terkiniku.com, Samarinda – Pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai salah satu pusat perputaran ekonomi dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah. Padahal, jalur sungai terbesar di Kalimantan Timur ini setiap hari menjadi lalu lintas utama aktivitas industri, mulai dari pengangkutan batu bara, logistik, hingga mobilitas masyarakat.
Di tengah kekhawatiran pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang menekan nilai APBD, pemerintah provinsi mulai melirik sektor-sektor alternatif untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui jalur transportasi dan aktivitas bongkar muat di Mahakam.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai potensi fiskal dari alur sungai itu masih jauh dari optimal.
Ia menyebut selama ini Sungai Mahakam dimanfaatkan berbagai pelaku usaha namun kontribusinya bagi daerah tidak sebanding dengan nilai aktivitas ekonomi yang berlangsung.
“Selama ini alur sungai menjadi jalur vital bagi perusahaan dalam mengangkut hasil tambang maupun logistik industri,” ujar Husni di Samarinda.
Menurutnya, daerah-daerah yang dilintasi Sungai Mahakam mulai Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur hingga Samarinda semestinya mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar. Aktivitas tambatan kapal, pergerakan tongkang, hingga layanan pandu dan asistensi navigasi dinilai berpotensi menjadi sumber PAD baru jika dikelola dengan instrumen yang jelas.
Husni menilai ketidakteraturan pemanfaatan sungai membuat potensi penerimaan daerah hilang begitu saja. Banyak pelaku usaha yang menikmati fasilitas dan akses di Mahakam tanpa memberikan kontribusi memadai.
“Potensi penerimaan menguap karena tata kelola yang belum tegas. Banyak yang lebih mengutamakan keuntungan sendiri tanpa memikirkan daerah tempat mereka beroperasi,” katanya.
Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menata mekanisme pemanfaatan alur sungai agar lebih adil, transparan, dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Reformasi tata kelola ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan daerah pada sektor ekstraktif.
Dengan regulasi yang lebih kuat, Husni meyakini Sungai Mahakam dapat menjadi salah satu instrumen penting memperkuat fiskal daerah.
“Alur Mahakam harus memberi manfaat bagi daerah yang dilaluinya, bukan hanya bagi pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungannya sendiri,” tegasnya.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
