Terkiniku.com, Samarinda – Pemerataan layanan kesehatan di Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan rumah besar. Keterbatasan tenaga medis serta minimnya fasilitas kesehatan dinilai menjadi persoalan mendasar, terutama di wilayah kabupaten dan kota yang jauh dari pusat pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai kebutuhan layanan kesehatan di daerah masih sangat tinggi. Ia menyebut, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan memadai.
Menurut Andi Satya, pembangunan sektor kesehatan tidak bisa hanya dilihat dari jumlah rumah sakit atau puskesmas yang berdiri. Pemerintah daerah juga harus memastikan ketersediaan tenaga medis, mulai dari dokter hingga tenaga kesehatan lainnya, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kebutuhan pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah terpencil, masih sangat tinggi,” kata Andi Satya.
Sebagai seorang dokter, ia menyoroti persoalan distribusi tenaga medis yang belum merata di seluruh wilayah Kaltim. Banyak fasilitas kesehatan di daerah pinggiran yang masih kekurangan dokter, sementara di wilayah perkotaan jumlah tenaga medis relatif lebih mencukupi.
Ia mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan rasio ideal satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Jika merujuk pada standar tersebut, Kalimantan Timur dinilai masih mengalami kekurangan jumlah dokter secara keseluruhan.
“Kalau dihitung secara total, Kalimantan Timur masih belum memenuhi rasio ideal tenaga medis,” ujarnya.
Selain tenaga medis, Andi Satya juga menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan, khususnya jumlah tempat tidur rumah sakit. Menurutnya, ketersediaan bed rumah sakit di Kaltim belum sepenuhnya ideal untuk melayani kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius ketika terjadi lonjakan pasien, baik akibat wabah penyakit, kecelakaan massal, maupun bencana alam. Tanpa kesiapan fasilitas yang memadai, layanan kesehatan dikhawatirkan tidak mampu memberikan respons cepat dan optimal.
Tantangan di sektor kesehatan ini diperkirakan akan semakin besar seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran IKN diyakini akan meningkatkan mobilitas penduduk serta arus masuk masyarakat dari berbagai daerah.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan terhadap layanan kesehatan juga dipastikan ikut meningkat. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan yang matang dan antisipatif sejak dini.
“Dengan adanya IKN, kebutuhan pelayanan kesehatan otomatis akan meningkat,” kata Andi Satya.
Ia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim untuk lebih serius memperkuat sistem layanan kesehatan, baik melalui penambahan tenaga medis, peningkatan fasilitas, maupun pemerataan distribusi layanan.
“Ini langkah penting agar seluruh masyarakat Kaltim dapat merasakan hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang berkualitas,” tutupnya.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
