Terkiniku.com, Samarinda – Kebutuhan mendesak masyarakat Balikpapan Timur akan layanan kesehatan yang layak dan cepat kembali disoroti oleh DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan bahwa penundaan bertahun-tahun atas proyek pembangunan rumah sakit di kawasan tersebut disebabkan oleh kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat yang brutal, bukan karena ketidakmauan pemerintah daerah.
DPRD berkomitmen penuh untuk mengawal realisasi proyek senilai Rp274 miliar ini.
Nurhadi Saputra menilai, isu utama yang dihadapi oleh 112 ribu jiwa penduduk Balikpapan Timur adalah aksesibilitas layanan kesehatan yang sangat minim.
“Saat ini, satu-satunya fasilitas kesehatan 24 jam yang tersedia adalah Puskesmas, yang dinilai jauh dari memadai untuk menampung lonjakan populasi yang drastis (dari 60 ribu jiwa pada 2014),” ujarnya.
Warga di kawasan tersebut, kata Nurhadi, masih harus menempuh perjalanan hingga 40 menit menuju rumah sakit terdekat.
“Pelayanan kesehatan harus cepat dan merata. Jarak 40 menit itu terlalu jauh, apalagi kalau dalam kondisi darurat, ini menyangkut nyawa,” ujar Nurhadi, menyoroti ketidakadilan layanan yang dialami warga.
Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan rumah sakit ini sejatinya telah disiapkan secara matang dan disepakati sejak masa kampanye Pilkada sebelumnya.
Seluruh persiapan teknis, mulai dari penyediaan lahan strategis hingga penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), telah dinyatakan lengkap dan siap dieksekusi. Komitmen ini bahkan menjadi salah satu rekomendasi kuat dari partai politiknya.
“Ini sudah kami siapkan sejak awal. Ketika memberikan rekomendasi partai, saya pribadi memastikan komitmen agar rumah sakit di Balikpapan Timur benar-benar diwujudkan,” tuturnya.
Namun, proyek strategis ini terpaksa mandek dan tertunda akibat hantaman kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat.
Nurhadi mengungkapkan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) Balikpapan yang semula mencapai Rp1,8 triliun, dipangkas hingga 60 persen, hanya menyisakan sekitar Rp1,05 triliun, atau bahkan kurang dari Rp800 miliar bagi kota minyak tersebut.
“Pemangkasan itu membuat banyak program strategis tertunda, termasuk rumah sakit. Ini bukan soal kemauan pemerintah kota, tapi keterbatasan ruang fiskal,” jelasnya.
Meski sempat tersendat, Nurhadi memastikan proyek tersebut belum dihapus dari rencana pembangunan daerah.
“Dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp274 miliar, alokasi awal Rp50 miliar direncanakan mulai digulirkan pada 2026,” ungkapnya.
Motivasi Nurhadi maju ke DPRD Kaltim salah satunya adalah untuk memastikan proyek ini tidak kembali terhenti. Komisi II akan mendorong sinkronisasi kebijakan antara provinsi dan kota agar proyek ini masuk prioritas utama.
“Ini bukan sekadar janji politik. Kami akan perjuangkan sampai benar-benar terwujud,” tandasnya.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
