Terkiniku.com, Samarinda – Implementasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terancam pincang di Kalimantan Timur menyusul adanya krisis tenaga ahli gizi yang serius.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti bahwa pelayanan gizi yang memadai adalah kunci sukses program kesehatan nasional, namun ketersediaan tenaga di Kaltim masih jauh dari standar ideal.
“Kondisi defisit ini menjadi alarm keras, mengingat peran vital tenaga gizi dalam intervensi kesehatan anak dan memastikan kualitas makanan yang didistribusikan,” katanya.
Ananda Emira Moeis menjelaskan bahwa pelayanan gizi yang memadai merupakan faktor penentu utama dalam kesehatan anak dan keberlangsungan intervensi kesehatan di daerah.
Dia merujuk pada standar nasional yang telah menetapkan rasio ideal tenaga gizi sebesar 0,35 per seribu penduduk, atau setara dengan 35 tenaga gizi untuk setiap 100 ribu jiwa.
“Namun, Kaltim masih jauh dari angka tersebut. Dengan populasi sekitar 4,045 juta penduduk, idealnya Kaltim membutuhkan lebih dari 1.400 tenaga gizi,” ujar Ananda.
Data yang ada menunjukkan disparitas yang mengkhawatirkan. Saat ini, jumlah tenaga gizi yang tersedia di Kaltim baru mencapai 503 orang.
“Artinya, rasio ketersediaan tenaga gizi di Kaltim hanya sekitar 13 tenaga gizi per 100 ribu penduduk, jauh di bawah standar nasional 35 per 100 ribu,” imbuh Ananda.
Kondisi defisit ini memiliki dampak nyata pada berbagai layanan dasar kesehatan masyarakat. Layanan seperti konseling gizi menjadi tidak merata, dan banyak Posyandu yang kekurangan tenaga ahli yang kompeten.
“Ini secara langsung memengaruhi upaya penurunan stunting dan peningkatan kualitas hidup anak-anak di Kaltim,” tutur Ananda.
DPRD Kaltim menjadikan masalah ini sebagai perhatian serius. “Komitmen dewan adalah memastikan layanan gizi yang memadai bagi seluruh masyarakat, serta memastikan bahwa kekurangan tenaga gizi tidak menjadi sandungan bagi keberhasilan implementasi program MBG dan intervensi kesehatan anak di seluruh provinsi,” pungkas Ananda.
Untuk itu, diakhir Ananda, menyampaikan bahwa DPRD mendesak Pemprov Kaltim untuk segera menyusun strategi rekrutmen dan pemenuhan kebutuhan tenaga gizi ini.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
