Terkiniku.com, Samarinda – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, angkat bicara menanggapi gelombang protes terkait proses seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025–2028.
Protes keras sebelumnya dilayangkan oleh dua peserta seleksi yang masuk 21 besar, Muhammad Khaidir dan Junaifid, serta oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di internal dewan.
Menyikapi tuntutan transparansi yang mengemuka, Hasanuddin Mas’ud menegaskan kesiapan pihaknya untuk membuka seluruh rangkaian dan mekanisme seleksi KPID agar dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Mengenai keberatan yang dilayangkan oleh Fraksi PKB, Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa hal tersebut bermula dari kondisi Ketua Komisi I, yang mana merupakan kader dari fraksi tersebut berhalangan hadir karena sakit selama lebih dari lima bulan,
“Karena pimpinan komisi dari PKB sudah lama tidak dapat menjalankan tugas, otomatis mereka tidak terlibat dalam mekanisme penilaian,” jelas Hasanuddin.
Ketiadaan Ketua Komisi I secara struktural dinilai mempengaruhi keterlibatan fraksi tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan penilaian akhir calon komisioner.
Ketua DPRD Kaltim tersebut menyatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk penyelesaian melalui mekanisme internal dewan.
“Yang memungkinkan dilakukannya evaluasi dan musyawarah untuk mencari titik terang polemik ini,” ujarnya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa jika penyelesaian internal dianggap tidak memadai atau tidak menghasilkan solusi yang memuaskan bagi pihak yang keberatan, jalur hukum terbuka lebar.
“Kalau penyelesaian internal tidak cukup, jalur persidangan atau gugatan bisa ditempuh. Semua pilihan terbuka,” kata Hasanuddin Mas’ud.
Dirinya menunjukkan sikap akomodatif dan tunduk pada koridor hukum, baik bagi peserta seleksi maupun fraksi yang merasa dirugikan oleh proses yang berlangsung.
“Kami harapkan, dengan ini dapat meredakan ketegangan dan menjaga kredibilitas lembaga DPRD Kaltim,” tukasnya.(Fan/Adv DPRD Kaltim)
